indonewsdaily.com, Malang – Dewan Kampung Nuswantara (DKN) bersama 10 organisasi kemasyarakatan dan perwakilan pengemudi angkot di Malang Raya menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 2.
Dukungan itu disampaikan bersamaan dengan rilis hasil Survei Persepsi Publik di Gedung GKB IV Pascasarjana, Kampus II Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Selasa.
Survei dilakukan Tim Riset Independen dengan metode Purposive Random Sampling terhadap 750 responden pengguna angkutan umum di Malang Raya. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 3,57 persen.
Temuan utama survei
1. Dukungan masyarakat sangat tinggi: 90,9%
Sebanyak 54,5% responden menyatakan setuju dan 36,4% menyatakan sangat setuju dengan kehadiran Trans Jatim Koridor 2. Rute yang diusulkan: Terminal Talangagung Kepanjen – Terminal Hamid Rusdi – Terminal Arjosari. Warga menilai bus ini bisa mengurai kemacetan dan menyediakan moda transportasi yang aman, tepat waktu, dan terjangkau.
2. Dukungan sistem angkot feeder: 100%
Seluruh responden mendukung pengalihan fungsi angkot menjadi angkutan pengumpan modern dari kawasan permukiman dan sekolah menuju halte utama. Rinciannya, 63,6% setuju dan 36,4% sangat setuju.
3. Penyelarasan rute permukiman dan sekolah: 90,9%
Integrasi rute feeder yang melintasi Sawojajar, Oro-Oro Dowo, Soekarno-Hatta, Sukun, Bumiayu, dan kawasan sekolah dinilai tepat sasaran untuk mobilitas harian.
4. Respons pelaku transportasi: 100% bersedia Dari 23% responden yang berprofesi sebagai sopir angkot dan pengemudi ojek daring, 87,8% menilai kehadiran Trans Jatim tidak berdampak negatif pada pendapatan. Bahkan 100% sopir angkot menyatakan siap mendukung skema feeder dengan catatan kesejahteraan dijamin melalui koperasi.
Ketua Dewan Kampung Nuswantara (DKN), Ach Harun Al Rasid, mengatakan bahwa Trans Jatim Koridor 2 bukan sekadar proyek transportasi, melainkan kebutuhan dasar masyarakat Malang Raya untuk memperoleh akses mobilitas yang layak dan manusiawi.
“Jadi, wajar jika hasil survei membuktikan bahwa kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial di jalanan tidak beralasan. Sebab, 100 persen sopir angkot siap mendukung skema feeder selama kesejahteraan mereka dijamin melalui koperasi,” ujar Harun mewakili Konsorsium Ormas.
Tiga desakan DKN ke pemerintah
Ketua DKN, Ach Harun Al Rasid, menegaskan Trans Jatim Koridor 2 bukan sekadar proyek transportasi.
“Ini kebutuhan dasar masyarakat Malang Raya untuk akses mobilitas yang layak dan manusiawi. Jadi wajar jika hasil survei membuktikan kekhawatiran konflik sosial di jalanan tidak beralasan. Sebab 100 persen sopir angkot siap mendukung skema feeder selama kesejahteraan mereka dijamin melalui koperasi,” ujar Harun mewakili Konsorsium Ormas.
Melalui rilis tersebut, DKN menyampaikan tiga desakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah se-Malang Raya:
-Kepastian Legalitas Koperasi*: Segera merumuskan payung hukum dan skema pendanaan untuk menjamin pendapatan harian pengemudi yang beralih ke feeder.
-Manajemen Trayek Bebas Tumpang Tindih*: Menetapkan jalur permukiman dan kawasan sekolah sebagai wilayah operasional eksklusif angkutan feeder agar tidak bertabrakan dengan koridor utama Trans Jatim.
-Sosialisasi dan Pendampingan*: Membuka ruang dialog berkelanjutan bersama komunitas pengemudi angkutan lokal agar transisi operasional berjalan lancar.
DKN berharap hasil survei ini menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan pengoperasian Trans Jatim Koridor 2, sehingga tercipta sistem transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan berpihak pada masyarakat serta pelaku transportasi lokal. (win)
