DPRD dan Pemkot Mojokerto Sepakati KUPA PPAS P-APBD 2022

 

 

 

 

Foto: Pimpinan DPRD dan Walikota setelah menandatangani KUPA PPAS P-APBD 2022

Indonewsdaily.com, Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mengelar rapat paripurna tentang Pembahasan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) tahun anggaran 2022 serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2022, Rabu (24/8/2022).

Sebagai juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto, Sugiyanto mengatakan mulai dasar kebijakan umum perubahan APBD, sesuai amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Dalam perjalanan pelaksanaan APBD kota Mojokerto tahun anggaran 2022 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang didalam peraturan daerah kota mojokerto nomor 8 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022,” jelasnya.

 

Mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, adanya penambahan, pengurangan, penyesuaian, pengalihan serta pergeseran anggaran, mendanai kewajiban pemerintah Kota Mojokerto untuk membayar bunga pinjaman daerah pada pembangunan jalan empunala kepada PT. SMI, penyesuaian pembiayaan daerah berkaitan dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang didasarkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2021.

“Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022, pendapatan daerah, semula dianggarkan sebesar Rp. 805.274.140.648, diperkirakan naik menjadi sebesar Rp. 861.534.895.421,” urainya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengungkapkan alasan tentang Perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 ini, “Fokus belanja daerah masih untuk kegiatan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan yang berseiring dengan pemberdayaan umkm, penyediaan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta investasi di kota Mojokerto,” ujarnya.

Dengan disepakatinya perubahan KUPA dan perubahan PPAS yang merupakan salah satu tahapan dalam penyesuaian perencanaan dan penentuan arah pelaksanaan pembangunan di Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2022 ini, tahapan selanjutnya setelah kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS TA 2022 ditandatangani adalah penerbitan surat edaran walikota untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2022.

“Saya berharap jadwal pembahasan rancangan perubahan APBD TA 2022 bisa dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan dapat ditetapkan menjadi Perubahan APBD TA 2022 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh kementerian dalam negeri. Untuk itu saya berharap saran masukan dan kerjasama yang baik dalam pembahasan rancangan perubahan APBD TA 2022,” harapnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *