Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda PP APBD 2021, Fraksi Apresiasi WTP hingga Pengisian Sekwan

 

Foto: Rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto

 

Indonewsdaily.com, Mojokerto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto, Sabtu (21/5/2022). Adapun agenda sidang kali ini penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto membuka rapat paripurna sekitar pukul 20.15 WIB. Ia mengatakan jika rapat kali ini merupakan tahapan kedua pembicaraan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD tahun 2021. “Yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mojokerto,” ucap Sunarto saat memimpin rapat, Sabtu (21/5/2022).

Sunarto pun menjelaskan, teknis penyampaian pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Mojokerto ini dengan terlebih dahulu mendaftarkan nama juru bicara tiap fraksi sebelum rapat paripurna ini berlangsung. “Agar berjalan tertib maka sebelum rapat paripurna ini dilangsungkan masing-masing juru bicara fraksi telah mendaftarkan namannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sunarto mengaku sebanyak 6 fraksi telah mendaftarkan juru bicaranya untuk menyampaikan tanggapannya atas Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD tahun 2021 ini. “Terkait dengan hak tersebut, dalam kesempatan ini telah mendaftarkan diri kepada pimpinan rapat sebanyak 6 orang juru bicara fraksi,” ucap Sunarto.

Adapu 6 jubir fraksi yang menyampaikan tanggapan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2021 ini diantaranya; F-GKP yang dibacakan oleh Muhammad Harun, serta F-PDIP yang diwakili Rizki Fauzi Pancasilawan. Sementara F-Golkar disampaikan oleh Rizka Ibnu Yulianto, sedangkan Wahyu Nur Hidayat ditunjuk menjadi jubir dari F-PKB.

Adapun pemandangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD tahun 2021 dari F-Demokrat dibacakan oleh Deni Nofianto, dan untuk F-PAN disampaikan oleh Mulyadi.

Dalam pandangan umum fraksi sejumlah fraksi mengapresiasi predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Pemkot Mojokerto 8 tahun berturut-turut.

Tak hanya memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih, sejumlah fraksi juga memberikn catatan. Seperti fraksi PKB yang terus mengingatkan agar pengerjaan proyek tidak amburadul seperti tahun 2021 lalu. Fraksi lain juga memberi catatan agar Walikota segera menunjuk pejabat definitif pasca Sekretaris DPRD pensiun akhir bulan ini.

Dalam rapat paripurna kali ini turut hadir Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dengan jajarannya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.