Indonewsdaily.com, Mojokerto — DPRD Kota Mojokerto akan melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan program yang direncankan oleh eksekutif tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti.
Politisi asal PDI Perjuangan menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan tanggung jawab utama legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat. Ia menilai, DPRD harus hadir sebagai pengendali kebijakan agar pelaksanaan program pemerintah tidak melenceng dari tujuan publik.
“Peran pengawasan itu tidak bisa diabaikan. DPRD harus memastikan semua kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari aturan,” ujar Eri, Rabu (22/10/2025).
Eri menjelaskan, fungsi pengawasan DPRD dijalankan melalui berbagai instrumen formal seperti rapat kerja dan dengar pendapat dengan OPD, peninjauan lapangan, pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, serta kegiatan reses untuk menampung aspirasi warga.
“Semua temuan dan laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara kelembagaan. Itu bentuk komitmen kami dalam menjalankan fungsi kontrol,” ucapnya.
Meski begitu, Eri menilai hubungan DPRD dengan pemerintah daerah harus tetap dijaga dalam semangat kerja sama yang sehat. Ia menegaskan, sinergi bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dewan.
“Sinergi penting, tapi DPRD tidak boleh kehilangan independensi. Kami tetap harus menjaga jarak kelembagaan agar kontrol terhadap eksekutif tetap objektif,” jelasnya.
Eri juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan. Ia mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi setiap kebijakan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Kami siap dikritik dan dievaluasi. Pengawasan akan berjalan maksimal jika masyarakat turut berperan aktif memberikan masukan,” tutupnya.
