Indonewsdaily. Com, Mojokerto — Komisi II DPRR Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bagian Umum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Kamis (5/11/2026).
Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil ketua dewan Arie Hernowo, Ketua Komisi II Santoso Bekti Wibowo dan anggota lainnya itu membahas terkait serapan anggaran hingga program dan anggaran tahun 2027.
Anggota Komisi II, Moeljadi mengatakan kunjungan ini sebagai persiapan pembahasan APBD 2027. Pihaknya sama seperti komisi lainnya melakukan pengalian data sebagai bahan pembahasan APBD.
“Sama seperti teman-teman komisi lainnya yang melakukan RDP. Kali ini kita ke Bagian umum dan Bagian perekonomian sebagai mitra kerja komisi dua,” jelasnya.
Lebih lanjut politikus asal PAN ini mengatakan komisi II ingin mengetahui seberapa besar serapan anggaran pada triwulan akhir ini pada dua bagian tersebut.
“Nantinya besaran serapan anggaran menjadi acuan pada pembahasan APBD oleh Bangar dan TAPD untuk tahun 2027,” katanya.
Sementara itu Kabag Umum, Novia Kumala Dewi mengatakan ia memaparkan secara rinci progres penyerapan anggaran di instansinya. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renkas) bulanan dan triwulanan yang menjadi patokan, serapan anggaran Bagian Umum hingga bulan Oktober telah mencapai 101,98 persen.
Sementara itu, jika dihitung secara keseluruhan dengan memperhitungkan cut-off Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) hingga 4 November, angka realisasi penyerapan anggaran berada di kisaran 77 persen lebih.
“Jika sesuai Renkas, ya serapan sudah 101,98 persen sampai Oktober. Kalau secara keseluruhan karena kita baru PAK dengan cut-off 4 November, sekitar 77 sekian persen,” terang Novia.
Menyongsong tahun anggaran 2027, lanjut Novia Bagian Umum memastikan program kerja yang diusulkan tetap berfokus pada kebutuhan rutin instansi. Program tersebut meliputi pemeliharaan gedung, pembayaran gaji pegawai, hingga penyediaan kebutuhan rumah tangga kantor.
Selain itu, Bagian Umum juga mengusulkan pengadaan mebel pada tahun 2027 guna menunjang fasilitas ruang pertemuan baru. Meski demikian, pihak Bagian Umum menegaskan bahwa seluruh usulan tetap dikaji secara selektif dengan memegang teguh prinsip efisiensi dan skala prioritas. Tutupnya
