indonewsdaily.com, Kabupaten Malang- Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025 harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, dengan menggunakan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur.
Dengan demikian setiap pengalokasian program, kegiatan dan anggaran akan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malang. rapat paripurna ini dilaksanakan digedung DPRD Kabupaten Malang pada tanggal (15/10/2024) dengan juru bicara Feri Andi Suseko
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan tema atau fokus Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025, yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi yang Berkelanjutan”. Sedangkan 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025 adalah sebagai berikut
Pengentasan kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif berbasis digital, Terwujudnya masyarakat yang tenteram, tertib dan rukun berlandaskan agama, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan,Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Setelah Mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan permasalahan secara umum yang terjadi saat ini, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan beberapa saran atau beberapa hal terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut, Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern Meningkatkan kualitas SDM.
Mengoptimalkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Sosialisasi, edukasi dan meningkatkan pelayanan serta perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
Meningkatkan pengelolaan aset daerah.
Perkiraan target pendapatan daerah sebesar 5 Triliun 13 Miliar 926 Juta 93 Ribu 559 Rupiah di Rancangan APBD 2025 naik 7,06% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar 4 Triliun 683 Miliar 270 Juta 34 Ribu 727 Rupiah yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 Trilyun 176 Milyar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah atau 23,46% dari total target pendapatan;
Pendapatan transfer sebesar 3 Triliun 828 Milyar 46 Juta 797 Ribu 502 Rupiah atau 76,35% dari total target pendapatan;
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 9 Milyar 793 Juta 273 Ribu Rupiah atau 0,19% dari total target pendapatan.
Perlu adanya penanganan serius dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan untuk dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebelumnya pada APBD 2024 awal sebesar 1 Trilyun 35 Miliar 841 Juta 915 Ribu 836 Rupiah 84 Sen naik sebesar 140 Miliar 224 Juta 107 Ribu 220 Rupiah 16 Sen atau 13,54% menjadi sebesar 1 Trilyun 176 Miliar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah pada tahun 2025.
Belanja Daerah tahun 2025 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang laksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Belanja Daerah direncanakan sebesar 5 Triliun 124 Miliar 942 Juta 397 Ribu 559 Rupiah atau naik 8,25% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 4 Triliun 734 Miliar 425 Juta 715 Ribu 285 Rupiah.
Menjelang Moment Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan 27 November 2024 di Kabupaten Malang, diharapkan Pilkada serentak berjalan aman dan lancar, dan mengajak agar bersama-bersama menjaga situasi politik yang kondusif sampai selesai semua tahapan Pilkada.
Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 harus tetap selaras dengan visi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021–2026.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada sisi pendapatan Terdapat kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebelumnya pada APBD 2024 awal sebesar 1 Trilyun 35 Miliar 841 Juta 915 Ribu 836 Rupiah 84 Sen naik sebesar 140 Miliar 224 Juta 107 Ribu 220 Rupiah 16 Sen atau 13,54% menjadi sebesar 1 Trilyun 176 Miliar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah pada tahun 2025, kenaikan target pendapatan ini dengan catatan benar-benar bisa direalisasikan. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Peningkatan cakupan atau terkait dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, terdapat beberapa sektor pendapatan yang bisa digali sesuai dengan data potensi. Khusus pada Perangkat Daerah penghasil, harus mulai mendata dan menganalisis kembali terkait potensi pendapatan yang bisa dipungut sesuai peraturan perundang-undangan dan mengedepankan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Apakah OPD penghasil sudah memiliki data potensi PAD terbaru.
Pada sisi Belanja pentingnya konsistensi perencanaan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS, sampai pada perencanaan APBD dan pelaksanaan APBD, sebagai evaluasi perencanaan APBD tahun 2024 terjadi inkonsistensi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, padahal mekanisme pengusulan pokok-pokok pikiran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD & RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, & RKPD, bahkan sudah disepakati antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan Usulan Pokok-pokok pikiran DPRD dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan berharap tidak terulang kembali di tahun 2025.
Perencanaan belanja operasi dan belanja modal agar dianggarkan secara proporsional disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan tidak ada kesan hanya bagi-bagi anggaran kepada OPD.
prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tema pembangunan tahun 2025 dan prioritas pembangunan yang salah satunya fokus kepada pembangunan infrastruktur, selain itu kami berharap dan meminta agar pemerintah Kabupaten Malang memperhatikan sektor sektor yang lain.
Manajemen pengelolaan asset, Penataan pengelolaan asset agar lebih baik didukung dengan aplikasi e-BMD harapannya barang milik daerah bisa terdata secara real time, sehingga kedepan tidak ada catatan-catatan dari BPK berkaitan dengan asset.
Luas wilayah kabupaten Malang dengan letak geografis yang luas dan jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memenuhi hajat hidup salah satunya terkait kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang setiap tahun menjadi problem kekurangan air bersih, terutama wilayah Malang Selatan mohon menjadi atensi serius dari pemerintah daerah kabupaten Malang agar disusun solusi jangka panjang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memiliki peran penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui sektor pendidikan.
Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Pemerintah daerah juga berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, seperti sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Terlebih adalah melanjutkan program BOSDAKAB yang sempat terhenti kemarin untuk seluruh peserta didik sekolah madrasah termasuk pondok pesantren. Di samping itu juga perlu peningkatan kesejahterahan dengan memberikan INSENTIF bagi para GTT baik disekolah maupun madrasah dan pondok pesantren yang belum mendapat Tunjangan Sertifikasi.
Untuk mendorong masuknya investasi, Pemerintah Kabupaten Malang memprogramkan Membuat daftar prioritas investasi dan memberi insentif bebas pajak pada investor jangka waktu tertentu. Menggerakkan industri manufaktur, memberikan kemudahan fasilitas non fiskal dan menggiatkan pendidikan vokasi.
Dalam rangka meningkatkan indek pembangunan manusia, pemkab memprogramkan Memudahkan akses pendidikan dan kesehatan pada warga masyarakat, Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan mengurangi angka kemiskinan menciptakan lingkungan bersih , sehat.
Penyediaan infrastruktur yang ramah untuk pejalan kaki, khususnya kaum disabilitas;
Mitigasi pencegahan pernikahan dini dan kehamilan masa remaja, pengelolaan sumber daya alam secara profesional utamanya air bersih, demi tercukupinya kebutuhan masyarakat.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan fungsinya dalam menunjang APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Malang
Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat.
Rancangan APBD tahun anggaran 2025, Fraksi Partai Gerindra meminta agar target pendapatan yang di usulkan benar-benar realistis dan penerapannya di dasarkan data wajib pajak dan retribusi. Selain itu, Perangkat Daerah yang berkaitan dengan perpajakan agar tidak segan-segan melakukan audit terhadap wajib pajak apabila ada kejanggalan jumlah pajak yang di setor dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi harus di lakukan sebagai alat kontrol pemerintah Kabupaten Malang terhadap wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Malang harus serius dalam mengevaluasi permasalahan utama dalam pajak dan retribusi ini Sanggupkah Pemerintah Daerah melakukan hal ini pada tahun-tahun yang akan datang.
Dalam RAPBD 2025 ini, sudah selayaknya Pemerintah daerah lebih memfokuskan prioritas anggaran pada pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang. Karena dalam terjemahan arah kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 sudah ditetapkan secara jelas arah kebijakan tersebut.
Fraksi Gerindra berharap APBD 2025 lebih di kuatkan pada pendekatan money follow program ketimbang money follow function. Dimana money follow function pendekatan lebih menegaskan bahwa pengalokasian anggaran berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah. Sedangkan pendekatan money follow program penganggaran berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga APBD 2025 tidak terkesan hanya di bagi-bagi di OPD.
Fraksi Gerindra mendorong Plt. Bupati agar mengingatkan TAPD dan OPD agar Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi yang Berkelanjutan”. Dipedomani sehingga IKU dan IKD tercapai.
Fraksi Gerindra mendukung program pemerintah untuk mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis untuk anak-anak untuk menekan angka stunting di Kabupaten Malang yang tergolong masih tinggi. Berdasarkan berita yang dimuat Media Jawa Pos Radar Malang tanggal 31 Agustus 2024, bahwa dari sekitar 147.239 keluarga yang diukur, teridentifikasi 9.474 anak mengalami stunting. Namun data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terdapat 27.636 Keluarga Rentan Stunting (KRS) yang tersebat di 33 Kecamatan. Selain alokasi anggaran makanan bergizi gratis untuk anak-anak diharapkan ada program-program konkrit lainnya dalam upaya menekan angka
Fraksi Partai Golongan Karya
Fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi rencana program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2025, namun secara narasi terkesan masih bersifat normatif, sehingga seolah melegakan pembacanya.
Partai Gerindra menghimbau agar pengalokasian anggaran APBD tahun anggaran 2025 bisa lebih memperhatikan sektor ketahanan pangan. Kita harus peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat petani khususnya. Dimana petani kita kesulitan ketersediaan pupuk, harga produksi yang kurang berpihak, dampak wabah penyakit ternak yang sampai sekarang masih dirasakan oleh peternak, karena kondisi ternaknya sulit pulih kembali seperti semula yang menimbulkan menurunnya produktivitas ternak. Disamping itu, perhatian terhadap performa existensi pertanian di lapangan saat ini menurun jauh dibanding 20 tahun yang lalu, sebagai contoh di lapangan bisa dilihat saat ini Kantor Balai Penyuluhan Pertanian sebagai representasi keberadaan pertanian tidak seperti dahulu lagi.
Dari sisi pendapatan direncanakan sebesar 5 Triliun 13 Miliar 926 Juta 93 Ribu 559 Rupiah Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 Trilyun 176 Milyar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah, Pendapatan transfer sebesar 3 Triliun 828 Milyar 46 Juta 797 Ribu 502 Rupiah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 9 Milyar 793 Juta 273 Ribu Rupiah. Dalam hal ini Tidak ada yang istimewa karena terdapat peningkatan dibanding dengan RAPBD tahun 2024. Terlebih lagi untuk pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar 1 Trilyun 176 Miliar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah naik atau 13,54% dibanding dengan PAD pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar1Trilyun 35 Miliar 841Juta 915 Ribu 836 Rupiah.
Angka ini sedikit menarik untuk dicermati karena selama 2 tahun terakhir tidak pernah tercapai 100 %. Oleh karena itu, Fraksi partai Golkar minta agar Bupati lebih serius melalui solusi dan terobosan-terobosan yang telah ditulis dalam dokumen RAPBD tahun 2025 ini, sehingga realisasi PAD tahun 2025 nanti bisa tercapai 100%. Hal tersebut penting agar APBD tahun 2025 tidak terjadi defisit yang akan mempengaruhi belanja program pemerintah yang sudah dicanangkan endingnya merugikan masyarakat.
Fraksi Partai Nasional Demokrat
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Fraksi NasDem mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan daerah. Melalui sistem manajemen keuangan yang berbasis teknologi, kami percaya akan ada efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan APBD, serta peningkatan potensi pajak dan retribusi.
Kesehatan dan Pemberantasan Stunting pentingnya peningkatan daya dukung tenaga kesehatan untuk program pemberantasan stunting. Investasi dalam pelatihan dan penambahan daya dukung tenaga kesehatan sangat krusial, sehingga pelayanan kesehatan di daerah dapat lebih optimal dan terfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak.
Pembangunan Infrastruktur yang Merata Fraksi NasDem mendukung kebijakan yang memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Fraksi NasDem menekankan pentingnya memasukkan aspek keberlanjutan dalam rencana anggaran. Investasi dalam program lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Dengan pandangan ini, Fraksi NasDem berharap APBD Tahun 2025 dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Malang.
Fraksi Gabungan (Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat)
Penyusunan rancangan APBD TA 2025 diharapkan dapat menunjang seluruh program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang termasuk target IKU (Indeks Indikator Utama) dalam RKPD 2025. Perancanaan anggaran diharapkan telah melalui kajian dan analisis yang aktual, terukur, dan sistematis sehingga target-target pemerintahan dapat direalisasikan.(win)
