indonewsdaily.com, BLITAR — Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan hanya soal menjalankan program, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan mendengarkan langsung suara warga.
Pesan tersebut mengemuka saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi bersama keluarga besar Majlis Ta’lim Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar, Sabtu malam (5/9/2026).
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, turut mendampingi agenda tersebut.
Bagi Asep, pertemuan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar silaturahmi. Kehadiran pemimpin daerah secara langsung di tengah masyarakat menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi sekaligus menangkap aspirasi dan dinamika yang berkembang di lapangan.
“Pemerintahan tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dan program. Pemerintah juga harus hadir secara langsung, membangun komunikasi dan mendengarkan masyarakat,” ujar Asep.
Menurutnya, ruang perjumpaan seperti di Majlis Ta’lim Sabilu Taubah dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Komunikasi secara langsung, kata Asep, membuat pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat dari perspektif yang lebih dekat dan utuh.
“Silaturahmi membuka ruang komunikasi yang lebih cair. Ada kedekatan, ada kebersamaan dan yang paling penting ada kesempatan untuk saling mendengarkan,” katanya.
Bangun Kepercayaan dari Ruang Pertemuan
Asep menilai kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang tepat, tetapi juga melalui kehadiran pemerintah dan komunikasi yang konsisten dengan masyarakat.
Setiap daerah memiliki karakteristik serta persoalan yang berbeda. Karena itu, interaksi langsung dinilai penting agar pemerintah tidak hanya memahami kondisi masyarakat melalui laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran dari pengalaman warga secara langsung.
“Ketika pemerintah hadir dan mau mendengarkan, masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya. Dari komunikasi seperti inilah kepercayaan dapat tumbuh,” jelasnya.
Dalam konteks kewilayahan, Bakorwil Malang terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai unsur dan stakeholder di wilayah kerja.
Kehadiran Asep dalam mendampingi Gubernur Khofifah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai elemen masyarakat.
Menurut Asep, komunikasi yang baik merupakan fondasi penting untuk membangun kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Pemerintah, lanjut dia, tidak mungkin bekerja sendirian. Pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dunia usaha, pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semangat kebersamaan harus terus kita rawat. Pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder harus berjalan bersama, karena pembangunan pada akhirnya adalah kerja bersama,” tuturnya.
Kolaborasi Harus Bermuara pada Solusi
Asep menambahkan, silaturahmi dapat menjadi modal sosial untuk membangun kerja sama yang lebih konkret.
Komunikasi yang terjalin dengan baik akan memudahkan berbagai pihak menyatukan langkah ketika menghadapi persoalan di lapangan.
“Kalau komunikasi sudah terbangun, kolaborasi akan lebih mudah dilakukan. Dari kolaborasi itulah kita bisa mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Semangat tersebut sejalan dengan DNA Baru Bakorwil Malang: Kolaborasi, Gotong Royong, Solusi.
Bagi Asep, tiga kata tersebut bukan sekadar slogan, tetapi harus diterjemahkan menjadi pola kerja dalam menjalankan fungsi koordinasi kewilayahan.
“Kolaborasi bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi cara kita bekerja. Gotong royong bukan hanya nilai, tetapi harus menjadi energi pembangunan. Dan setiap koordinasi harus bermuara pada solusi,” tegasnya.
Silaturahmi Gubernur Khofifah bersama keluarga besar Majlis Ta’lim Sabilu Taubah menjadi bagian dari rangkaian kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Blitar.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur juga menghadirkan sejumlah intervensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penanganan kekeringan dan penyaluran bantuan air bersih hingga Pasar Murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Bagi Asep, berbagai bentuk kehadiran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program.
Kehadiran pemerintah juga harus diwujudkan melalui komunikasi, kedekatan serta kemauan untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung.
“Pembangunan bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir, membangun hubungan dan memastikan masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Masyarakat merupakan bagian penting yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.
Karena itu, ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dibuka melalui berbagai bentuk perjumpaan.
“Ketika pemerintah hadir, mendengar dan kemudian bergerak bersama masyarakat, di situlah pembangunan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna,” pungkas Asep.
(win)
