Pj Walikota Malang Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemkot Malang

Pj walìkota Malang Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan kepada awak media seusai melantik 13 pejabat administrasi dan pengawas di lingkungan Pemkot Malang.

 

indonewsdaily.com, Malang-Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas dilingkungan pemerintah kota Malang, dilaksanakan di Lantai 4 Mini Blok Office, kota Malang, (04/05/2023).

Mutasi jabatan pejabat adminidtrator dan pengawas dilingkungan Pemkot Malang ini bertujuan untuk menyesuaikan kompetensi di setiap personalnya

“Agar kemampuan di setiap para ASN di masing- masing OPD bisa berjalan baik sehingga pemantapan kinerja bisa maximal,” ungkapnya

Nampak hadir dalam pelantikan sebanyak 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, diantaranya Sekda kota Malang Erik Setyo Santoso, Kepala OPD dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah kota Malang.

Sebelumnya Wahyu menyampaikan bahwa pelantikan itu dilakukan karena melihat kompetensi para ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai tidak sesuai, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerjanya.

“Kemarin udah saya sampaikan panjang lebar kompetensi directly, setelah saya tujuh bulan di sini, banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi. Nah saya kembalikan sesuai dengan kompetensinya, karena kompetensi roda pemerintahan yang ada di setiap OPD itu juga akan mempengaruhi kinerja. Kebetulan juga kebutuhan organisasi, banyak yang pensiun ya akhirnya kita isi juga,” jelasnya.

Tentu dalam melakukan mutasi tersebut, telah melewati beberapa proses yang panjang, mulai dari Tim Penilai Kinerja (TPK) yang melakukan pendataan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengajuan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam prosesnya sendiri pun, menurutnya juga tidak serta merta yang diajukan dapat disetujui.

“Tapi memang ini ada prosesnya dan itu Panjang. Alhamdulillah semua ada persetujuan baik dari BKN maupun Kemendagri sudah turun, nah kemudian ini kita lantik,” katanya.

Wahyu juga menyinggung, terkait dengan pelantikan lurah yang diharuskan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU), sesuai dengan jabatan dan pangkat yang dimiliki.

Hal ini dilakukan, sebagai bentuk penghargaan terhadap jabatan yang diemban oleh pejabat tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki.

“Dengan menggunakan PDU, ini kan kelihatan sekali dia punya tanggung jawab, untuk Kepala wilayah ada pangkat, jadi itu memang untuk memberikan tanggung jawab yang besar, yang berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya karena mereka punya wilayah,” terang Wahyu Hidayat.

Kedepan, Pj menyebutkan bahwa penilaian dan evaluasi akan terus dilakukan dengan harapan setiap OPD bisa semakin baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Nanti kita tiga bulan yang ketiga kita akan evaluasi lagi. Tetapi evaluasi yang triwulan kedua kemarin luar biasa. Ini teman-teman OPD pada saat kami mempresentasikan di depan Pak Presiden dinilai sangat baik, malah evaluatornya sampaikan, baru kali ini memberikan nilai sempurna kepada seorang pejabat. Mudah-mudahan triwulan ketiga kita bisa meningkat lagi,” pungkasnya.(win)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *