indonewsdaily.com, Kabupaten Malang – Evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Bersatu di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, (10/11/2026).
Mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang menyentuh persoalan lingkungan, program pemerintah, kesejahteraan masyarakat, hingga supremasi sipil.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Al Qolam Malang, dan STIT Ibnu Sina Malang.
Mereka mendesak pemerintah melakukan pembenahan kebijakan agar setiap program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Persoalan lingkungan dan penanganan bencana menjadi salah satu isu yang mereka angkat. Mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terhadap sektor pariwisata berdasarkan kondisi faktual dan indikator hukum yang berlaku.
Berikutnya, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah mengevaluasi skema pembiayaan, struktur kelembagaan, serta mekanisme pengelolaannya.
Menurut mahasiswa, program tersebut harus melibatkan masyarakat secara aktif. Transparansi juga menjadi syarat penting agar KDMP tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi perekonomian desa dan keberlangsungan UMKM lokal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendapat perhatian serius. Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan program tersebut.
Evaluasi itu mencakup keterbukaan anggaran, kualitas kandungan gizi, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi makanan. Mereka juga meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lebih ketat. Dengan demikian, pelaksanaan MBG dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di luar persoalan program pemerintah, mahasiswa turut mengangkat isu kesejahteraan masyarakat. Mereka meminta pemerintah memperluas akses pendidikan yang terjangkau, meningkatkan kesempatan memperoleh beasiswa, serta meninjau biaya pendidikan yang memberatkan keluarga.
Pada sektor ekonomi, mahasiswa mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Mereka juga meminta perbaikan distribusi pangan, perlindungan daya beli masyarakat, dan jaminan kesejahteraan bagi petani.
Sementara itu, tuntutan kelima menyangkut supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Mahasiswa menegaskan bahwa fungsi utama TNI harus tetap berorientasi pada pertahanan negara.
Mereka meminta pemerintah mengevaluasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Selain itu, keterlibatan militer dalam urusan sipil harus tetap mengacu pada batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, menyatakan terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Ia menilai penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, DPRD harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun keberatan terhadap kebijakan pemerintah.
Namun, Alayk mengingatkan bahwa sebagian besar persoalan yang mahasiswa angkat berada dalam kewenangan pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Malang tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan seluruh tuntutan tersebut.
Meski demikian, pihaknya bersedia menampung dan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada instansi pemerintah yang berwenang.
“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat karena sebagian persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan DPRD daerah,” demikian inti penjelasan Alayk.
Ia menegaskan, DPRD tetap menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Salah satunya dengan membuka ruang komunikasi dan menampung berbagai pandangan publik.
Menurut Alayk, dialog juga perlu mendapat perhatian sebagai sarana mempertemukan gagasan dan mencari solusi.
“Saya berharap mahasiswa dapat menyampaikan kritik melalui diskusi yang konstruktif dengan argumentasi serta pemahaman persoalan yang kuat,” katanya
Dalam kesempatan tersebut, Alayk turut menyinggung sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa. Ia menyebut isu regulasi, pelaksanaan MBG, hingga KDMP bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba.
“Berbagai program pemerintah memang membutuhkan evaluasi secara berkala. Terlebih, pelaksanaan kebijakan di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat dalam tahap perencanaan,” ujarnya
Karena itu, menurut Alayk, pemerintah perlu menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan perbaikan.
“Evaluasi harus memastikan setiap program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya
Ia juga menilai tidak ada program pemerintah yang sepenuhnya terbebas dari kekurangan. Namun, berbagai kendala tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan, bukan alasan untuk mengabaikan persoalan. (Liz)
