Indonewsdaily.com, Kota Malang – FORKI Forum Karate Indonesia salah satu cabang olahraga yang yang berada dalam naungan KONI Kota Malang akhirnya buka suara pasca audensi, Senin 26/11/2022 bertempat di Gedung Balai Kota Malang.
Sekretaris FORKI Rudi Hartono saat di wawancarai awak media menjelaskan, bahwa pihaknya selama ini memang belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di tubuh KONI. Ia mengaku setelah ramai pemberitaan terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Ketua KONI belakangan ini, barulah dia mengetahui. Terlebih setelah dilakukannya audensi bersama pemangku wilayah Kota Malang.
“Pada dasarnya, FORKI mendukung yang dipaparkan oleh Bapak Walikota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang. Jika ingin menjadi Ketua KONI wajib mematuhi aturan-aturan atau tahapan-tahapannya. Kitab sucinya sudah jelas itu.”, tegasnya.
Pengurus FORKI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat itu juga mengatakan bahwa, ada beberapa pelanggaran dari incumbent yang wajib diperhatikan dalam mengurus KONI.
“Masalah yang harus dituntaskan yaitu, pertama undangan ke seluruh cabor yang mana undangan harus diberikan kepada semua cabor minimal 15 hari sebelum Musorkot. Yang kedua adalah materi Musorkot itu harus diserahkan kepada seluruh cabor minimal satu mingguan dan yang terakhir ketiga ini sangatlah serius, yaitu laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran sampai hari ini juga belum ada penyelesaian.”, ungkapnya.
Masih di tempat yang sama, Rudi juga menjelaskan dengan tegas jika saat ini dirinya sudah tahu dan benar-benar pas dalam menentukan siapa yang dipilihnya. Dengan harapan agar kedepan, atlet yang berada dibawah naungan FORKI bisa fokus berprestasi. Dalam keterangannya Rudi mengaku berpihak kepada kebenaran.
“FORKI harus berpihak kepada kebenaran. Diantaranya arahan dari Pak Walikota Sutiaji yakni agar kita tetap mengacu kepada kitab sucinya organisasi yaitu AD/ART.”, ujarnya.
Rudi juga mengatakan jika permasalahan dalam tubuh KONI berlarut-larut maka dampaknya akan sangat fatal bagi pembinaan atlet dalam meraih prestasi.
“Kami tidak ingin masuk ke dalam persoalan KONI tapi ini yang jelas akan berdampak pada konsekuensi hukum ataupun administrasi. Yang pasti dampak dari polemik ini adalah langsung pada cabor.”, terangnya.
Rudi menjelaskan kepada awak media bahwa mengaku mendengar petunjuk dari Walikota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang. “Beliau tidak akan menandatangani pencairan dana hibah yang notabene merupakan dana andalan dari seluruh cabang olahraga. Seandainya dana itu tidak dicairkan maka saya pikir seluruh cabor akan kesulitan untuk mencetak dan membina atlet dan mustahil atlet kita bisa prestasi.”, imbuhnya.
Rudi menambahkan, Jika semua cabor ini adalah pengguna anggaran, maka otomatis seluruh cabor harus mengaudit juga dana yang diberikan ke KONI dan berharap konflik ini segera berakhir.
“Memang mau tidak mau harus melaksanakan tiga hal yang tadinya sudah dilanggar tadi. Jika itu sudah dipenuhi maka seperti janji Walikota kita mulai dari nol lagi.”, tutupnya. (*/win)
