Indonewsdaily.com, Kota Malang – Kurang lebih 52 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Malang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar alun-alun tugu Malang, Senin (21/3/2022).
Puluhan mahasiswa itu menyuarakan suara saudara-saudaranya di Papua. Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memekarkan Papua menjadi lima provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan dua provinsi sebelumbya, Provinsi Papua dan Papua Barat.
Koordinator aksi, Warius Wilil menjelaskan penolakan itu dikarenakan pemerintah dinilai tidak menyosialisasikan rencana pemekeran itu terhadap masyarakat Papua di sana. Hal itu pun dinilai menyalahi prosedur dalam melakukan pemekaran wilayah.
“Yang pertama pemekaran daerah ini kan tidak sesuai prosedur. Dia atau pemerintah harus sosialisasi ke masyarakat bahwa wilayah itu layak dimekarkan sebagai provinsi atau tidak. Kabupatennya berapa distriknya berapa desanya berapa begitu. Seharusnya itu dilakukan. Tapi selama ini tidak ada sosialisasi,” kata dia di tengah aksi, Senin (21/3/2022).
Warius berpendapat, rencana pemekaran wilayah itu ditolak oleh 100 persen masyarakat Papua.
Alasan masyarakat menolak itu, karena nantinya lahan pertanian akan hilang. Lahan pertanian akan digantikan perkantoran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi baru di sana.
“Padahal masyarakat Papua ini mayoritas merupakan petani. Nanti ditakutkan ada Batalyon, Polda, dan kantor forkopimda lah. Lah ini lahan pertanian pasti hilang dengan pembangunan gedung-gedung itu. Padahal masyarakat Papua ini kebanyakan adalah petani,” tutur dia.
Dia pun tidak mengelak bahwa nantinya akan ada perusahaan atau investor masuk ke pemekaran provinsi itu.
Namun, keuntungan dari pembangunan-pembangunan perusahaan atau investor di sana, tidak akan berimbas ke masyarkat sekitar.
Hal ini pun berdasarkan pengalaman tambang emas PT Freeport Indonesia. Selama ini tambang itu dinilainya tidak mensejahterakan warga sekitar.
“Jadi menurut saya ini nantinya pembangunan ini berdasarkan kepentingan arahnya. Masyarakat sekitar tidak ada manfaat dari pembangunan itu. Oleh karena itu masyarakat Papua menolak 100 persen,” tutupnya.
