Foto: Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto, Wahyu Nur Hidayat
Indonewsdaily.com, Mojokerto – DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperhatikan pembangunan non-fisik. Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna dengan agenda tanggapan dan rekomendasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025, Sabtu (3/8/2024) lalu.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto, Wahyu Nur Hidayat mengatakan, selama ini, pembangunan fisik di Kota Mojokerto sudah berjalan baik. Namun, untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik, perlu dilakukan pengalihan fokus ke pembangunan non-fisik.
“Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan perhatian yang cukup,” ucapnya, selasa (13/8/2024).
Menurut politisi PKB ini, hal seperti itu berguna mendukung pembangunan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pemkot Mojokerto harus memperhatikan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan non-fisik.
“Hal itu untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam pembangunan kota,” paparnya.
Legislatif menilai, anggaran Pemkot Mojokerto perlu lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang dapat dirasakan langsung oleh mereka, ketimbang untuk belanja barang dan jasa.
“Ketiadaan alokasi yang memadai untuk kepentingan langsung masyarakat dapat mengurangi dampak positif dari program pembangunan dan pelayanan publik,” terangnya.
Oleh karenanya, DPRD merekomendasikan agar Pemkot Mojokerto meninjau kembali alokasi anggaran dan meningkatkan proporsi dana yang digunakan untuk program dan proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan demikian, anggaran dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan,” tukasnya.
