Indonewsdaily.com, Jakarta – Masyarakat Ibukota yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) dan Karang Taruna DKI Jakarta menggeruduk kantor PT Astra Daihatsu Motor Sunter Assembly Plant Factory, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 02 Maret 2023.
Massa aksi yang melibatkan Masyarakat Ibukota ini melakukan unjuk rasa terkait berbagai poin, diantaranya mendesak agar PT Astra Daihatsu Motor menghilangkan persaingan usaha tidak sehat dan menghilangkan monopoli. Massa aksi gabungan ini menduga dalam sistem pelelangan limbah scrap terindikasi di monopoli secara turun-temurun oleh 5 vendor.
Dengan membentangkan spanduk, massa aksi menilai bahwa Limbah Scrap adalah sisa produksi yang dihasilkan oleh perusahaan yang dapat didaur ulang untuk dipakai kembali sehingga menghasilkan nilai tambah. Scrap terdiri dari logam, baja, plastik, dan sampah. Pelelangan dan pengelolaan limbah selama ini hanya diberikan PT Astra Daihatsu Motor kepada 5 vendor, dan tidak memberikan peluang kesempatan kepada vendor lain.
Dalam orasinya, Masyarakat Ibukota ini juga menduga adanya praktek konspirasi dan persaingan usaha tidak sehat yang tercium sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Selain itu, massa aksi juga menduga kelima vendor ini, tidak memenuhi PKP Wajib untuk perusahaan dan tidak memenuhi standar perizinan transporter.
“Kami menduga adanya praktek konspirasi dan persaingan usaha tidak sehat yang tercium sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Selain itu, massa aksi juga menduga kelima vendor ini, tidak memenuhi PKP Wajib untuk perusahaan dan tidak memenuhi standar perizinan transporter,” seru Abdurrachman selaku Ketua GEPRINDO DKI Jakarta saat memberikan orasi dilokasi.
Lanjut Abdurrachman menyampaikan, bahwa adanya dugaan konspirasi usaha tidak sehat ini bisa terindikasi adanya praktek yang telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 Ayat 3, Aayat 28f Tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 Pasal 27 AYAT 1, UU RI NO 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Usaha, UU PT Nomor 40 Psal 1 NO 3 Tahun 2007, UU RI NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU RI NO 3 Tahun 2014 Tentang Industri, UU RI NO 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik dan UU NO 28 Pasal 14 Tahun 2007 Tentang Perpajakan Perusahaan.
Selain itu, Jaka selaku Juru Bicara Karang Taruna DKI Jakarta menegaskan, bahwa Masyarakat Ibukota yang tergabung dalam berbagai elemen oragnisasi ini juga menuntut dan mendesak PT Astra Daihatsu Motor untuk menghilangkan persaingan usaha tidak sehat, menciptakan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan bukan berkerajaan, serta menghilangkan monopoli oligarki.
“Kedepan kita berencana akan menempuh jalur hukum, yakni salah satunya ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sekaligus aksi masa lanjutan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat kepada manajemen PT Astra Daihatsu Motor Sunter karena menutup akses kesejahteraan dan partisipasi,” sambungnya.
Massa aksi juga menyayangkan pihak PT Astra Daihatsu Motor yang tidak mau menerima audensi dengan para pendemo dan para pendemo akan melaporkan hal ini ke Pemprov DKI Jakarta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Massa aksi juga menyerukan akan menggelar aksi lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Masyarakat Ibukota yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) dan Karang Taruna DKI Jakarta, berharap PT Astra Daihatsu Motor bisa merealisasikan aspirasi Masyarakat Ibukota ini untuk melakukan sinergitas dan berkomitmen menjadi mitra PT Astra Daihatsu Motor dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, serta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
Aksi massa berbagai elemen organisasi ini dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri, dan arus lalu lintas dilokasi sempat tersendat karena massa aksi melakukan long march jalan kaki saat menggeruduk PT Astra Daihatsu Motor.
