Ketua DPRD Kota Mojokerto: Proyek Strategis DPUPRPerakim Harus Jaga Mutu dan Kualitas

 

Indonewsdaily.com, MOJOKERTO – Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menekankan pentingnya menjaga mutu dan kualitas dalam pelaksanaan sejumlah proyek strategis yang dikerjakan Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPerakim).

Menurut Ery, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah harus dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, aspek kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, selain ketepatan waktu penyelesaian.

“Yang paling penting proyek-proyek strategis ini dikerjakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis dan standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai karena mengejar target waktu, kemudian kualitas pekerjaan menjadi kurang maksimal,” tegas Ery.

Ia juga meminta DPUPRPerakim melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap setiap tahapan pekerjaan. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan proyek di lapangan benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan dan kontrak.

Ery menegaskan, DPRD Kota Mojokerto memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Karena itu, setiap proyek pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah harus mendapat perhatian, terutama dari sisi kualitas, efektivitas anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Maka hasil pembangunan juga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin pembangunan yang berkualitas, bukan hanya selesai secara administrasi,” ujarnya. Selasa (29/9/2026)

Sejumlah proyek strategis yang ditangani DPUPRPerakim Kota Mojokerto pada 2026 di antaranya pembangunan Kantor BPBD, Kantor BAZNAS, revitalisasi Gelora Ahmad Yani, pembangunan tahap kedua kawasan eks Gedung DPRD, pembangunan sarana prasarana Kantor Kecamatan Kranggan serta rehabilitasi Kantor Kelurahan Blooto.

Ery berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, mulai dari perangkat daerah, konsultan pengawas hingga penyedia jasa konstruksi, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

“Semua harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Pengawasan harus diperkuat, kualitas material dan pengerjaan harus sesuai standar, sehingga hasil pembangunan bisa bertahan lama dan tidak cepat mengalami kerusakan,” pungkasnya.

DPRD Kota Mojokerto, lanjut Ery, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran sekaligus melakukan pengawasan agar pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *