Indonewsdaily Jabodetabek – Masyarakat Marunda Cilincing Jakarta Utara, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) mengeluhkan pencemaran debu batu bara yang terjadi sejak 2019 di wilayah Pelabuhan Marunda Cilincing Jakarta Utara.
Ketua F-MRM Didi Suwandi mendesak atensi Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Perhubungan RI terkait untuk segera menangani pencemaran debu batubara tersebut.
“Pada dasarnya kita mengeluhkan adanya debu batubara yang melanda ke wilayah kami akibat dari industri batu bara yang ada di Pelabuhan Marunda. Dari tahun 2019 sudah ada pencemaran batubara,” sebut Didi Iswandi kepada wartawan di Rusunawa Marunda Cluster A, Marunda Cilincing Jakarta Utara, Minggu (20/2/2022).
“Jadi kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi tentang kebijakan adanya pusat batu bara di wilayah kami,” sambungnya.
Lanjut Didi menerangkan, bahwa berdasarkan catatannya, masyarakat merasakan sejumlah dampak efek buruk terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran batu bara tersebut. Penyakit yang dirasakan masyarakat Marunda seperti gatal-gatal, iritasi mata, hingga peningkatan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
“Berdasarkan laporan yang sudah kami dapatkan, ada beberapa masyarakat yang mengalami gatal-gatal, iritasi mata, dan berdasarkan laporan dari puskesmas ada peningkatan penyakit ISPA,” tuturnya.
Didi menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan terkait pada 2019 mengenai pencemaran debu batu bara akibat aktivitas bisnis industri tersebut dan berjanji akan menanganinya. Namun, ungkap Didi, hingga kini Masyarakat Marunda masih merasakan dampak pencemaran debu batu bara tersebut.
“Kita pernah diskusikan pada 2019 di tempat KCN, kami sudah mengutarakan bahwa debu batubara jangan sampai menyeberang ke wilayah kami yang jaraknya 1 Kilometer dilokasi dari Pelabuhan Marunda ke Pemukiman Warga, dan mereka berjanji akan melakukan penanggulangan akibat debu batubara, tapi ternyata sampai saat ini dampak batu bara masih sangat tinggi di wilayah kami,” jelas Didi.
“Kami juga sudah berdiskusi dengan KCN yang diinisiasi oleh pemerintah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan terkait debu batu bara, akan tetapi menurut kami tidak ada solusi yang meng-ending-kan bahwa batu bara ini akan dievaluasi ulang,” pungkasnya.
Kegiatan ini diisi dengan deklarasi & pernyataan sikap terhadap penolakan aktivitas bisnis batu bara di Pelabuhan Marunda, yang berujung merugikan Masyarakat Marunda dan disekitar lokasi, serta doa bersama & orasi kebangsaan.
[Muhammad Ryan]
