indonewsdaily.com,Malang– DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah dan memastikan belanja APBD 2026 tidak hanya mengejar serapan, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita usai Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap kebijakan anggaran daerah di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/8/2026).
Amithya mengatakan semua fraksi sudah menyampaikan catatan. Catatan itu akan dibahas lebih dalam antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD.
“Prinsip kita melanjutkan apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah kota di APBD murni, kita melihat perkembangannya seperti apa, yang jelas ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita bahas selepas ini,” ujar Amithya.
Optimalkan pendapatan, jangan hanya andalkan target naik Rp23 miliar
DPRD menyorot sisi pendapatan sebagai prioritas.
Menurut Amithya, evaluasi Laporan Realisasi Anggaran atau LRA menunjukkan masih ada sektor yang bisa digarap lebih maksimal.
“Kalau ingin lebih ter-breakdown, pertama kita bicarakan soal pendapatan. Apakah ada kemungkinan sumber-sumber pendapatan yang sekiranya masih bisa digenjot lagi selain Rp23 miliar yang sudah ditetapkan untuk naik,” jelasnya.
Ia menekankan capaian pendapatan perlu dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya agar potensi peningkatan bisa terlihat lebih objektif.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin terbatas, seluruh potensi harus dimaksimalkan agar target tercapai.
Belanja diukur dari hasil, bukan hanya serapan Disisi belanja, DPRD menegaskan ukuran keberhasilan bukan hanya tinggi rendahnya serapan anggaran.
“Yang jelas kami tetap ada beberapa poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang kaitannya dengan standar pelayanan minimal, kemudian mandatory spending pun juga harus terselesaikan. Output dan outcome-nya,” tegas Amithya.
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan mandatory spending disebut harus jadi perhatian utama.
Sebelumnya, komisi-komisi DPRD juga sudah menggelar rapat kerja untuk memetakan program yang belum terlaksana beserta penyebabnya.
Hasil pemetaan itu akan jadi bahan evaluasi. Program yang masih relevan dan dibutuhkan masyarakat tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada kendala teknis.
“Rapat kerja bersama komisi, kiranya program apa saja yang tidak bisa terlaksana akibat apa, nah, itu kan sudah terpetakan. Jadi nanti kita rapatkan untuk memperkuat program-program yang harusnya bisa tetap terlaksana sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di tahun lalu,” katanya.
Fokus ke kebijakan makro dulu, Amithya menjelaskan pembahasan saat ini masih pada konsep dan kebijakan makro anggaran. Rincian program dan besaran anggaran akan dibahas lebih detail saat memasuki tahap rancangan APBD.
“Yang jelas ini kita tetapkan dulu konsep makronya seperti apa, kebijakan makronya seperti apa, untuk pembahasan secara anggarannya masih nanti di rancangan APBD,” ujarnya.
DPRD ingin memastikan APBD Kota Malang disusun dengan target jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dirasakan warga. Dengan begitu, APBD tidak hanya jadi dokumen keuangan, tetapi juga instrumen memperkuat pelayanan publik di Kota Malang.(yun)
