Indonewsdaily.com, Jakarta – Menanggapi berita mengenai Pelarangan Presiden Jokowi tentang pelarangan Ekspor, Yessy Melania Minta PKS (Perusahaan Kelapa Sawit) tidak menetapkan harga TBS ( Tandan Buah Segar) secara sepihak karena sudah ada Surat Edaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ri.
Yessy mengingatkan Gubernur & Dinas Perkebunan Provinsi penghasil Komoditas Sawit harus lebih responsif terhadap gejolak harga TBS dilapangan & Terhadap Keresahan Petani Sawit Rakyat. “Saya mendukung tindakan tegas bagi perusahaan yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi dan mensengsarakan pekebun rakyat” Kata Yessy Melania.
Yessy juga meminta pekebun untuk tetap tenang & Kondusif menyikapi situasi ini, “Saya percaya kebijakan yang diambil presiden Jokowi demi stabilitas dan ketersedian harga minyak goreng didalam negeri.”
Seperti diketahui, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI sudah membuat Surat kpd para Gubernur Provinsi yg memiliki sentra komoditas Sawit untuk mengirimkan Surat Edaran kepada para Bupati yg daerahnya mempunyai PKS untuk tdk menetapkan harga TBS secara sepihak. Sebab penetapan harga TBS ini diatur dgn Mekanisme yg tertuang dalam Psal 6 Ayat 1 Permentan 01/2018 bahwa Harga Pembelian TBS Pekebun ditetapkan oleh Gubernur.
Pelarangan Ekspor sawit hanya berlaku untuk RBD Palm Oil, RBD Palm Oil dalam tiga pos tarif, CPO tidak termasuk.
“Masalah ini perlu segera disinerjikan kepada Kepala-kepala daerah Provinsi penghasil sawit dan segera diberitahukan ke daerah dan kepada masyarakat agar berita penurunan harga CPO tidak meresahkan masyarakat (pekebun).”
