Foto: Mas Pj Ali Kuncoro saat membuka acara Bimtek keuangan parpol 2024
Indonewsdaily.com, Mojokerto — Dihadapan pertinggi Partai Politik (Parpol) Pj Walikota Mojokerto Ali Kuncoro menegaskan ASN netral dalam gelaran Pilkada serentak. Hal itu ditegaskan dalam acara yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto yakni Bimbingan Teknis Bantuan keuangan partai politik tahun 2024 di Hall Hotel Grandwis, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/7/2024).
“Saya tekankan dan saya jamin ASN itu netral, jangan diartikan netral itu hanya diam, netralitas ASN yang akan saya bangun bahwa ASN harus berpihak kepada kepentingan negara dan pemerintah,” katanya.
Moh Ali Kuncoro sekaligus membuka acara bimbingan teknis ini berpesan kepada para undangan yang hadir agar pengurus partai politik dapat transparan dalam mengelola keuangan.
“Tujuan dari kegiatan hari ini bagaimana kita semua bisa membuat keuangan secara transparan atau sesuai dengan regulasi,” kata Mas Pj, sapaan akrabnya.
Mas Pj juga menyampaikan, pada Pilkada pemilihan Wali Kota Mojokerto mendatang agar tidak melakukan hal yang dianggap sebagai money politic.
“Yang diberi mandat oleh masyarakat jangan karena nawaitunya (niatnya, red) adalah uang, jangan diajarkan ke masyarakat,” terangnya.
Dalam acara dengan tema “Pembinaan Pengelolaan Keuangan Partai Politik yang Transparan, Akuntabel dengan Peraturan Perundang Undangan” itu terlihat 7 dari 9 ketua partai politik yang tergabung dalam parlemen hadir. Selain itu turut hadir beberapa narasumber dari Bakesbangpol Kota Mojokerto dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jawa Timur.
Sementra itu, Plt Bakesbangpol Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik.
“Agar dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dapat dikelola dengan baik transparan dan akuntabel,” katanya.
Lanjut Dodik, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana partai diharapkan akan menjadi meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengajuan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik.
“Diharapkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan,” tandasnya.
