Indonewsdaily.com, Mojokerto – Debat kedua Pilkada serentak 2024 yang diadakan oleh KPU Kota Mojokerto menuai protes dari tim pemenangan pasangan calon (Paslon) 02 yakni Ning Ita-Cak Sandi. Tim pemenangan 02 mengkritik keras kesalahan data yang disampaikan oleh panelis dalam debat kedua tersebut.
Tim pemenangan paslon 02 menilai jika data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang disampaikan panelis sangat fatal yang merugikan dan mendiskreditkan pasangan calon nomor urut 02.
Dalam debat yang berlangsung di Hotel Ayola Sunrise Mojokerto pada, Kamis (7/11/2024) itu, panelis menyebut rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Mojokerto hanya 9,5. Padahal dalam data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, RLS Kota Mojokerto tahun 2023 mencapai 11,05.
“Kesalahan data RLS yang disampaikan panelis dalam debat semalam sangat fatal dan merugikan paslon 02, karena data tersebut sebetulnya berasal dari periode pemerintahan Ning Ita. Data itu digunakan untuk ‘menyudutkan’ paslon 02 seolah-olah mereka tidak berhasil dalam program pendidikan di Kota Mojokerto,” ujar Sekretaris tim pemenangan Ning Ita – Cak Sandi, Moeljadi, Jumat (8/11/2024).
Moeljadi menegaskan, kesalahan ini menunjukkan pentingnya KPU Kota Mojokerto untuk lebih selektif dan teliti dalam menentukan panelis yang bertugas di setiap debat. Panelis haruslah netral, akurat, dan tidak membawa data yang bisa menyesatkan pemahaman publik tentang kinerja tiap paslon.
“KPU Kota harus lebih selektif memilih panelis. Jika tidak, ini akan menciptakan persepsi publik bahwa panelis condong berpihak pada salah satu paslon. Untungnya, Ning Ita segera mengoreksi data tersebut. Kalau tidak, masyarakat akan keliru dan mungkin menyalahkan Ning Ita atas kegagalan di bidang pendidikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan KPU bahwa pada debat-debat berikutnya, seleksi panelis harus dilakukan dengan sangat ketat untuk memastikan proses debat berjalan adil, tanpa ada persepsi keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
“Debat berikutnya, KPU Kota Mojokerto harus benar-benar selektif dalam memilih panelis, sehingga masyarakat dapat percaya sepenuhnya bahwa KPU netral dalam mengelola debat Pilkada. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kota Mojokerto,” pungkas Moeljadi.
