indonewsdaily.com, Malang— Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang meluncurkan terobosan baru dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan melalui program Sigap Koridor, akronim dari Strategi Sinergitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten-Desa Berbasis Koridor Infrastruktur Terpadu.
Program tersebut dirancang untuk mendorong perubahan pola pengelolaan infrastruktur jalan, khususnya dengan mengintegrasikan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan serta pengembangan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.
Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jaringan jalan yang tersebar hingga pelosok desa.
Infrastruktur tersebut menjadi salah satu penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pelayanan publik, sekaligus aktivitas perekonomian.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengatakan pengembangan Sigap Koridor berangkat dari kebutuhan untuk membangun konektivitas wilayah secara lebih terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak cukup hanya melihat kondisi satu ruas secara terpisah. Setiap ruas jalan memiliki keterkaitan dengan ruas lainnya dan kawasan yang dilayani.
“Kalau kita menilai berdasarkan hasil pemetaan kondisi jaringan jalan tahun 2025, panjang jalan yang berstatus jalan kabupaten tercatat mencapai 1.641,62 kilometer dan jaringan jalan desa mencapai sekitar 3.175,484 kilometer,” kata Khairul, Jumat (2/10/2026).
Besarnya jumlah jaringan tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas Kabupaten Malang tidak bisa hanya mengandalkan jaringan jalan kabupaten.
Jaringan jalan desa juga memiliki peran strategis karena menjadi penghubung langsung masyarakat menuju pusat pelayanan, kawasan ekonomi, sentra produksi pertanian, kawasan wisata hingga jaringan jalan kabupaten.
Karena itu, menurut Khairul, dibutuhkan sinkronisasi antara jaringan jalan kabupaten dan desa agar pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri.
Khairul menjelaskan, Sigap Koridor dirancang sebagai pendekatan baru dalam penyelenggaraan jalan dengan mengedepankan keterhubungan antarwilayah.
Artinya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak semata-mata didasarkan pada batas kewenangan administratif, tetapi juga melihat fungsi dan keterhubungan setiap ruas jalan terhadap kawasan yang dilayaninya.
“Sigap Koridor dirancang sebagai pendekatan baru agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang dapat dilakukan berdasarkan keterhubungan antarkawasan, bukan semata-mata berdasarkan batas kewenangan sektoral,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, jalan kabupaten dan jalan desa diharapkan dapat ditempatkan dalam satu kesatuan jaringan yang saling mendukung.
Menurut Khairul, konsep tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak melihat jalan berdasarkan status kewenangannya.
Masyarakat lebih membutuhkan akses jalan yang tersambung dan mampu mendukung aktivitas sehari-hari.
“Sudah menjadi upaya untuk membangun sinergi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa dalam satu koridor infrastruktur yang terpadu,” imbuhnya.
DPUBM Kabupaten Malang juga menjadikan data kondisi jalan sebagai salah satu dasar dalam menentukan strategi penanganan.
Berdasarkan pemetaan tahun 2025, kondisi jalan kabupaten sepanjang 815,23 kilometer atau 49,7 persen berada dalam kondisi baik.
Kemudian, sekitar 400,38 kilometer atau 24,4 persen berada dalam kondisi sedang.
Sementara itu, jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat mencapai sekitar 426,01 kilometer atau 26 persen.
Data tersebut menjadi pijakan bagi DPUBM untuk menyusun prioritas penanganan jalan secara lebih sistematis.
Khairul menyebut keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas secara cermat. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada pembukaan akses baru, tetapi juga menjaga jalan yang sudah tersedia agar tetap memiliki tingkat kemantapan yang baik.
“Data tersebut menjadi pijakan bagi DPUBM Kabupaten Malang untuk terus memperkuat pola penanganan jalan secara sistematis agar menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak berhenti ketika akses baru berhasil dibuka.
Pemeliharaan menjadi bagian penting agar infrastruktur yang telah dibangun mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Kami juga perlu memastikan jalan yang telah tersedia memiliki kemantapan dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam konsep Sigap Koridor, jalan tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik.
Jaringan jalan ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas masyarakat.
Mulai dari kawasan permukiman, pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, kawasan ekonomi, sentra pertanian, destinasi wisata, hingga kawasan produksi lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, setiap pembangunan jalan diharapkan memiliki manfaat yang lebih luas terhadap pengembangan kawasan.
“Penanganan untuk memperkuat konektivitas tersebut juga diarahkan agar mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Malang,” kata Khairul.
Salah satu infrastruktur strategis yang menjadi perhatian adalah Jalan Lintas Selatan (JLS).
JLS memiliki panjang sekitar 98,46 kilometer di wilayah Kabupaten Malang dan dinilai memiliki peran penting dalam membuka konektivitas baru.
Keberadaan JLS tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong terbukanya akses menuju berbagai kawasan yang selama ini memiliki potensi ekonomi.
Mulai dari sektor pariwisata, perikanan, perkebunan hingga pertambangan.
“JLS memiliki peranan penting untuk membuka konektivitas baru sekaligus menghubungkan wilayah Kabupaten Malang dengan kawasan di sekitarnya,” ujarnya.
Konektivitas JLS, Tol dan Jalan Nasional
Khairul menjelaskan pengembangan konektivitas Kabupaten Malang tidak dapat berdiri sendiri.
Jaringan jalan kabupaten dan desa perlu dihubungkan dengan infrastruktur strategis lainnya, termasuk jaringan jalan nasional dan jalan tol.
Dengan adanya konektivitas yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik.
Di sisi lain, pelaku usaha juga memperoleh akses transportasi yang lebih baik untuk mendistribusikan produk.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dengan demikian, konektivitas yang semakin terintegrasi dan pembangunan jalan tidak hanya berdampak terhadap kelancaran mobilitas, tetapi turut membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat,” tutur Khairul.
Empat Strategi Utama Sigap Koridor
Dalam pelaksanaannya, Sigap Koridor memiliki empat pendekatan utama.
Pertama, membangun satu peta koridor sebagai basis informasi dalam perencanaan infrastruktur.
Peta tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterhubungan jaringan jalan sekaligus kawasan yang dilayani.
Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pembangunan jalan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi diperlukan agar pembangunan di satu wilayah dapat terhubung dengan pembangunan di wilayah lainnya.
Ketiga, mendorong penyusunan regulasi yang berkaitan dengan Rencana Umum Jaringan Jalan, status jalan desa dan pengembangan koridor terpadu.
Kejelasan regulasi dinilai penting untuk memastikan perencanaan dan penanganan jalan memiliki dasar yang jelas.
Keempat, mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan penanganan jaringan jalan.
Khairul mengatakan empat pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk menjawab berbagai kendala yang selama ini berpotensi menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur.
Di antaranya adalah perencanaan yang masih sektoral, belum optimalnya kejelasan status jalan desa serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih perlu diperkuat.
Ubah Cara Pandang Pengelolaan Jalan
Menurut Khairul, kehadiran Sigap Koridor juga diharapkan mampu mengubah cara pandang dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan.
Selama ini, jalan kabupaten dan jalan desa kerap dipandang sebagai dua sistem yang berbeda berdasarkan kewenangan masing-masing.
Padahal, dalam praktiknya, kedua jaringan tersebut saling terhubung dan digunakan masyarakat sebagai satu kesatuan akses.
“Melalui Sigap Koridor, DPUBM Kabupaten Malang bisa mendorong perubahan pola pikir dalam penyelenggaraan jalan.
Infrastruktur kabupaten dan desa tidak lagi dipandang sebagai dua sistem yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jaringan yang saling terhubung,” urainya.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat penanganan jalan menjadi lebih tepat sasaran.
Ketika satu ruas jalan diperbaiki, pemerintah juga dapat melihat bagaimana ruas tersebut terhubung dengan jalan lainnya dan apa dampaknya terhadap kawasan yang dilayani.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan jalan yang bagus secara fisik, tetapi juga menciptakan konektivitas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dorong Pemerataan Pembangunan
Khairul menegaskan tujuan akhir dari Sigap Koridor adalah menghadirkan penyelenggaraan jalan yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.
Konektivitas yang semakin kuat diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap pusat ekonomi dan pelayanan publik.
Selain itu, integrasi perencanaan jalan juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan.
“Pada saat yang sama, integrasi perencanaan jalan juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan,” katanya.
Dengan jaringan jalan kabupaten dan desa yang semakin terhubung, manfaat pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.
Wilayah perdesaan yang menjadi sentra pertanian, perkebunan, peternakan maupun kawasan wisata juga diharapkan mendapatkan manfaat dari peningkatan konektivitas.
Akses yang lebih baik dapat mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil produksi, memudahkan akses menuju fasilitas pelayanan publik serta membuka peluang pengembangan ekonomi baru.
Menuju Infrastruktur yang Berkelanjutan
Khairul menambahkan, Sigap Koridor pada akhirnya diarahkan menjadi instrumen untuk mewujudkan jaringan jalan yang lebih mantap sekaligus memperkuat konektivitas wilayah Kabupaten Malang.
Program tersebut juga diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sigap Koridor pada akhirnya diarahkan menjadi instrumen untuk mewujudkan jalan yang lebih mantap, konektivitas wilayah yang semakin kuat, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Malang.
Jalan yang terhubung dengan baik akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pelayanan publik hingga pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.
“Upaya langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Malang untuk memperkuat infrastruktur sebagai fondasi mobilitas masyarakat dan penggerak aktivitas ekonomi daerah,” pungkas Khairul.
Dengan hadirnya Sigap Koridor, DPUBM Kabupaten Malang ingin memastikan pembangunan jalan tidak berhenti pada persoalan panjang jalan yang dibangun atau jumlah ruas yang diperbaiki.
Lebih jauh, program tersebut diarahkan untuk membangun satu sistem konektivitas wilayah yang menghubungkan jalan kabupaten, jalan desa dan jaringan jalan strategis lainnya.
Konsep itu diharapkan menjadi langkah baru dalam pengelolaan infrastruktur Kabupaten Malang, sehingga pembangunan jalan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (yun)
