indonewsdaily.com, Malang- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memperkuat strategi optimalisasi pendapatan daerah, hal tersebut jelang berakhirnya triwulan kedua 2025
Sejumlah sektor pajak menunjukkan capaian melebihi target, namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tetap menyiapkan langkah percepatan agar penerimaan merata di seluruh sektor.
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan bahwa meskipun ada empat sektor yang telah mencatatkan realisasi melebihi 100 persen, pihaknya tidak ingin lengah.
“Kita tidak ingin lengah, dan harus Fokus, kini tertuju pada sektor lain yang realisasinya masih di bawah target,” ungkap Handi.
Lebih lanjut Handi menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan puas pada capaian saat ini.
“Ini akan terus kita kejar. Kita tidak hanya puas pada capaian saat ini, tetapi juga berupaya agar seluruh jenis pajak menunjukkan performa optimal hingga akhir triwulan,” ujar Handi.
Menurutnya ada empat sektor yang menunjukkan lonjakan pendapatan signifikan antara lain PBJT makanan dan/atau minuman dengan capaian Rp72 miliar atau 110,3 persen dari target Rp65,3 miliar, pajak reklame Rp14,3 miliar (133,6 persen), PBJT jasa parkir Rp3 miliar (166,68 persen), dan pajak air tanah Rp1,3 miliar (143,18 persen).
Lonjakan di sektor parkir dan air tanah tak lepas dari penguatan sistem pelaporan dan intensifikasi pengawasan di lapangan.
“Langkah kami bukan hanya mendorong kepatuhan, tapi juga memperbaiki sistem administrasi dan validasi data wajib pajak,” imbuhnya.
Meski demikian, beberapa sektor lain seperti PBJT jasa perhotelan dan kesenian belum sepenuhnya memenuhi target, masing-masing mencapai 89,83 persen dan 96,68 persen.
Sektor tenaga listrik justru sudah melampaui target dengan realisasi Rp52,3 miliar atau 107,66 persen.
Di sisi lain, Bapenda juga memantau sektor besar seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang baru mencapai 50,75 persen dari target Rp88 miliar.
Begitu pula dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang masih dalam tahap pergerakan menuju target.
“Perlu kerja ekstra terutama pada sektor-sektor dengan nilai nominal besar seperti BPHTB dan PBB. Kita akan maksimalkan pendekatan berbasis data dan pengawasan langsung,” kata Handi.
Pemkot Malang menargetkan agar optimalisasi pajak tidak hanya terfokus pada sektor unggulan, tetapi juga menyeluruh, untuk memperkuat struktur pendapatan daerah secara berkelanjutan.(win)
