Indonewdaily.com, Kota Batu – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia DPD kota Batu hearing bersama Komisi B DPRD kota Batu di ruang rapat Komisi B DPRD kota Batu jalan AP III Kadjoeng Permadi kecamatan Junrejo Kota Batu. Rabu (2/2/2022).
Pada hearing ini di hadiri oleh Ketua Komisi B DPRD kota Batu H Hari Danah Wahyono, bersama anggota Komisi B DPRD kota Batu Nur Auliya Lisanti, Ilyas, Deddy Irfan Alwani, ketua APKLI DPC kota Batu Mardi Setyaningsih bersama penggurus dan anggota APKLI DPD kota Batu.
Pada kesempatan ini, APKLI menyampaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh PKL di kota Batu seperti sosialisasi zonasi daerah bebas PKL, Parkir kendaraan, packaging, NIB, kepengurusan dokumen makanan lainnya.
Ketua APKLI DPD kota Batu Mardi Setianingsih berharap Komisi B DPRD kota Batu bisa bersinergi dengan APKLI DPD Kota Batu.
“Saat ini, APKLI sudah melakukan koordinasi dengan Walikota Batu dan Dinas terkait baik dinas Disperindag, Perhubungan, Satpol PP dan APKLI juga sudah terdaftar di Kesbang. Ditegaskan pula bahwa APKLI ini bukan lembaga tandingan bagi paguyuban pedagang kaki lima di kota Batu. Karena selama ini APKLI juga sudah menjalin silaturahmi bersama paguyuban-paguyuban pedagang yang ada di kota Batu,” tegasnya.
Perwakilan APKLI DPD kota Batu M Jamil mengucapkan terima kasih kepada Komisi B DPRD kota Batu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan aspirasi dari APKLI DPD kota Batu.
“Dengan hearing ini di harapkan komisi B DPRD kota Batu dapat membantu menjebatani APKLI dengan dinas terkait untuk mengatasi permasalah yang dihadapi oleh para PKL di kota Batu. Di harapkan pula dukungan dari Komisi B DPRD kota Batu karena APKLI akan berusaha menjadikan penataan PKL di kota Batu ini menjadi penataan PKL di kota Batu ini menjadi yang terbaik se-Indonesia,” harapnya.
Ketua komisi B DPRD kota Batu H Hari Danah Wahyono sangat mendukung terhadap langkah-langkah yang akan di lakukan oleh APKLI dalam ikut serta menata pedagang kaki lima di kota Batu.
“Keberhasilan suatu kota memang bisa diukur dengan banyaknya jumlah PKL yang ada seperti Jogja dan Bali namun dengan penataan yang lebih baik lagi,” ucapnya.
Anggota Komisi B DPRD kota Batu Nur Aulya Lisanti menjelaskan bahwa keberadaan PKL di kota Batu ini memang sangat mendukung kota Batu sebagai kota Pariwisata.
“Diharapkan dengan adanya APKLI ini dapat membantu Pemerintah guna mendata dan menata para PKL yang ada di kota Batu,” harapnya.
Anggota Komisi B DPRD kota Batu Ilyas merasa bangga dengan adanya APKLI di kota Batu.
“Kami berharap APKLI untuk selalu berkomunikasi dengan komisi B DPRD kota Batu. Sehingga bisa bersama-sama untuk ikut membantu pemerintah dalam mendata, menata PKL di kota Batu,” harapnya.
Di kota Batu ini, juga banyak sekali paguyuban-paguyuban pedagang kaki lima (PKL).
“Maka dari itu diharapkan APKLI juga memiliki program-program untuk menata dan mendata PKL yang ada di kota Batu. Kalau perlu APKLI juga mengundang para paguyuban PKL yang ada di kota Batu, untuk sharing bersama dalam menata pedagang kaki lima di kota Batu,” tegasnya.
Di tambahkan oleh Anggota Komisi B DPRD kota Batu Deddy Irfan Alwani bahwa saat ini sudah ada perda terkait pemberdayaan PKL di kota Batu.
“Dengan adanya perda ini di harapkan apabila ada bantuan dari pemerintah untuk PKL bisa tepat sasaran,” jelasnya. (Heru)
