Indonewsdaily, Bali – Polemik mengenai maraknya rumah dan villa yang mendadak menjadi tempat penginapan di AIRBNB, menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Diberbagai platform berita, Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan nada diplomasi mengatakan akan menutup AIRBNB di Bali, “Ini akan kami ajukan untuk distop,” tegas Gubernur Koster beberapa hari lalu, Sabtu (6/12/2025).
Dilansir dari laman instagram @denpasar.viral, ada banyak lahan yang saat ini dijadikan homestay dan villa, hal itu berdampak minimnya lahan hijau.
“Bali hari ini seperti pulau yang dikuliti hidup-hidup. Lihat Canggu, jalan kampung berubah jadi lorong vila mewah, suara gamelan tenggelam oleh dentum beach club, dan air tanah habis disedot kolam renang yang jumlahnya lebih banyak dari rumah warga. Berawa tidak jauh beda, deretan vila tanpa izin berdiri rapat, memasang tarif jutaan per malam, tetapi satu rupiah pajak pun tidak masuk ke kas daerah.
Di Uluwatu, tebing suci yang dulu sepi kini dijejali homestay dan villa Airbnb yang dibangun tanpa tata ruang, menutup pandangan laut dan memaksa jalan desa menanggung beban ribuan motor sewaan setiap hari.
Di Ubud, rumah tradisional dipotong menjadi kamar-kamar kecil untuk turis short stay. Sementara di Sanur, gang kecil dekat pantai kini penuh properti sewa harian yang tidak tercatat dalam sistem resmi.
Semua tampak rapi di aplikasi.Tapi di lapangan? Berantakan. Bali kehilangan kendali atas ruangnya. Dan yang paling terasa, kebocoran ekonomi makin menggila. Total lebih dari 120 ribu unit non-hotel di Bali, sebagian besar disewa harian. Ribuan di antaranya tidak punya izin usaha, tidak bayar pajak, tidak lapor TAMU, bahkan tidak tercatat keberadaannya. Jika satu unit Airbnb tarifnya Rp700-1,5 juta per malam dengan okupansi 50-70%, maka kebocoran pajak mudah menembus Rp100 miliar per bulan. Bali yang menanggung bebannya, Airbnb yang memanen keuntungannya,” tulisnya dilaman instagram.
Sementara itu, menurut gubernur yang akrab disapa Koster, keberadaan akomodasi yang dipasarkan berbasis digital itu mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya pos PAD dari komponen pajak perhotelan dan restoran.
Ia mengungkapkan kunjungan turis meningkat namun tidak sejalan dengan tingkat hunian perhotelan di Bali, khususnya yang tergabung di bawah naungan asosiasi PHRI Bali.
Koster bahkan menyebutkan ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Bali yang harus ditertibkan.
Untuk itu, ia mengajak pelaku pariwisata untuk kompak membantu pemerintah menertibkan akomodasi yang tak berkontribusi untuk pendapatan daerah itu.
“Itu (Airbnb) tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang. Belum lagi ada yang ilegal dan nakal, semua akan kami tertibkan, tidak ada ampun. Kita harus kompak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita semua,” ucapnya ketika memberikan sambutan kepada peserta Musda.
