Indonewsdaily.com, Malang- Beragam kalangan mulai menyoroti besaran anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Pasalnya, ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, media mengabarkan aroma tak sedap soal anggaran belanja dewan yang tembus hingga Rp 70 Miliar.
Diketahui, di tahun 2021 ini banyak didapatkan pada tunjangan Ketua dan anggota DPRD, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unira Malang, Dafis ubaidillah Assiddiq. M.IP menyampaikan bahwa proses penganggaran sudah sesuai peraturan yang berlaku. Besaran anggaran menyesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Memang dalam PP kemenkeu telah diatur tentang prosentase APBD. Jika memang PAD tersebut besar secara otomatis prosentase keuangan kepada DPRD akan besar juga,” tegasnya, Kamis (19/8/2021).
Ia menambahkan, mestinya, DPRD lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Rakyat butuh kepastian tersedianya layanan kesehatan. Hal ini jelas telah dijamin dan menjadi amanat undang undang.
“Namun yang sangat penting hari ini menjadi perhatian secara khusus adalah kondisi Rakyat dalam masa pandemi. Yang lebih membutuhkan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan. Yang secara jelas telah di jamin oleh konstitusi,” tegasnya.
Menurutnya Alangkah lebih baik jika APBD diprioritaskan bagi masyarakat. Kongkritnya, kuota pembelajaran anak juga sangat dibutuhkan.
“Coba kita lebih pertajam ‘sense of crisis’ pada masa pandemi. Jika rakyat hari ini menderita harusnya wakil rakyat juga harus ikut ‘puasa’,” tutup dosen yang juga alumni di salah satu organisasi terbesar ini.
Penting diketahui, sebelum Dekan Fisip Unira berkomentar, anggaran sekwan yang tembus Rp 70 Milyar ini juga menjadi sorotan HMI Cabang Malang.
Lagi, tahun 2021 ini banyak didapatkan pada tunjangan anggota DPRD, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp. 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar. Selain itu juga terdapat belanja tunjangan Reses DPRD bernilai Rp 2,2 Miliar, belanja tunjangan Perumahan DPRD bernilai Rp 4,9 Milyar, tunjangan Transportasi DPRD bernilai Rp 5,1 Miliar, dan ada juga tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya hingga Rp 8,8 Miliar. Anggaran Rp 8,8 Miliar itu setiap anggota dewan mendapatkan senilai Rp 14 Juta perbulan.
