Indonewsdaily.com, Kota Malang – Pada tanggal 30 November 2023 APBD kota Malang tahun 2024 akhirnya di tetapkan, sidang paripurna dalam agenda penyampaian pendangan akhir fraksi.
Seperti Partai Gerindra yang dalam penyampaiannya menerima dan menyetujui rancangan perda APBD tahun anggaran 2024 degan catatan bahwa pemerintah kota Malang semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah serius serta terobosan dan inovasi dalam memaksimalkan PAD.
Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan PAD yang cukup signifikan maka dari partai Gerindra menyarankan untuk penanganannya
yang lebih seriu.
Demikian pula dengan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DEMOKRAT – PAN – NASDEM – PERINDO- PSI) juga menerima serta menyetujui rancangan Perda APBD 2024.dengan memberikan masukan tetap penanganan banjir, stunting, kemacetan ,dan belanja daerah.
Lebih lanjut Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kota Malang untuk memberikan perhatian serius terkait dampak sosial TPAS Supit Urang terutama efek pencemaran lingkungan yang dialami warga sekitar pada masalah Kesehatan.
Fraksi PKS menjelaskan terkait ketidak konsistennya pemerintah Dalam penyusunan rancangan APBD TA 2024, FPKS melihat bahwasannya Pemerintah Kota Malang tidak
konsisten dalam penentuan target PAD. Mulai dari penyusunan dokumen KUA-PPAS hingga pembahasan Ranperda APBD, Target PAD selalu berubah ubah dan terkesan hanya mencari pembenaran atas naik turunnya target yang akan direncanakan.
Fraksi PKS mendorong Dalam penyusunan anggaran Dengan adanya penambahan target PAD hasil pembahasan rancangan APBD TA 2024 dari Rp 813.740.836.360 (813 Milyar 740 Juta 836 Ribu 360 Rupiah) menjadi Rp 970.521.536.360 (970 Milyar 521
Juta 536 Ribu 360 Rupiah) atau naik sebesar Rp 156.780.700.000 (156 Milyar 780 Juta 700 Ribu Rupiah), maka diperlukan perencanaan yang matang dan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk dapat
mencapai target tersebut. Apalagi jika mengukur pencapaian Pajak Kota Malang per-akhir November 2023 yang hanya berada dikisaran 65% dari target pajak.
Demikian dengan Partai Golkar dan PKB yang menyebutkan hal yang sama dengan pandagan akhir dari fraksi-fraksi.
Sementara itu Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan penekanan kepada semua pihak .
“Saya akan memberikan penekanan kepada semua perangkat daerah, agar memperhatikan setelah penetapan perda APBD tahun anggaran 2024 ini agar segera ditindak lanjuti dengan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan aspek pengelolaan keuangan yang efisien,efektif, dan tepat sasaran,”ungkapnya (30/11/2023).
Akhir memimpin sidang paripurna ketua DPRD kota Malang I Made Rian Diana Kartika menekankan bahwa rapat paripurna terkait padangan akhir fraksi-fraksi agar dilasanakan dengan baik.
“Setelah penandatangan APBD tahun 2024, semoga semua pihak dapat melaksanakan apa-apa yang sudah di sepakati bersama,dan sudah kita tetapkan bersama tadi,” singkatnya
(windu)
