indonewsdaily.com, Malang- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 sebesar Rp73 miliar.
Hal tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk mencapai target Bapenda Kota Malang menjalankan program jemput bola kepada masyarakat, seperti Sambang Kelurahan, Sobo RW dan Singgah Perumahan.
Dikatakan Kasubid Pajak Daerah I Bapenda Kota Malang, Nico Dadik Prayoga, mengatakan bahwa program-program tersebut bertujuan untuk mengingatkan warga untuk membayar PBB
“Ini adalah untuk mengingatkan masyarakat dalam membayar PBB, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak,” ungkapnya.
“Upaya dari Bapenda masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu melakukan program Sambang Kelurahan, Sobo RW, hingga Singgah Perumahan untuk mengingatkan warga membayar PBB,” tambah Nico.
“Dalam satu tahun, Bapenda Kota Malang dapat menyambangi lebih dari 300 titik, mulai dari tingkat kelurahan, perumahan, hingga RW dan RT. Namun, untuk tahun ini, kegiatan turun ke lapangan belum dijadwalkan pada bulan Maret,” kata Niko.
Bapenda merencanakan program sambang tersebut yang akan dimulai pada April atau Mei setelah pemetaan wilayah yang perlu diprioritaskan.
Niko Mengatakan bahwa pembayaran PBB sudah dapat dilakukan sejak Januari dengan batas jatuh tempo pada bulan Juli.
“Setelah periode tersebut, Bapenda juga memberikan program penghapusan denda yang berlangsung pada Agustus hingga Oktober,” ucapnya.
Nico menilai tingkat kepatuhan wajib pajak pada tiga bulan pertama tahun 2026 cukup baik, namun sebagian masyarakat mungkin menunda pembayaran karena berdekatan dengan perayaan hari besar keagamaan.
Untuk memudahkan masyarakat, pembayaran PBB kini tidak harus dilakukan secara langsung di kantor Bapenda.
“Wajib pajak cukup mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) untuk melakukan pembayaran melalui berbagai kanal, seperti QRIS, Bank Jatim, BCA, BNI, Mandiri, Kantor Pos, hingga gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart,” kata Niko
Bapenda mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan melalui program Agen Laku Pandai dari Bank Jatim, sehingga warga di tingkat RW atau kelompok masyarakat dapat membantu proses penagihan dan penyetoran pajak secara door to door.
“Kami juga memiliki sistem pemetaan untuk melihat wilayah mana yang tingkat pembayarannya masih rendah, sehingga program sambang bisa lebih tepat sasaran,” pungkas Nico. (win)
