Indonewsdaily.com, Surabaya – Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur bersama DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur mengadakan diskusi yang mengangkat tema “BBM Bersubsidi untuk Nelayan Tradisional dan Kecil Menuju Poros Maritim Dunia” di Sekretariat DPD KNTI Jawa Timur yang berlokasi di jalan Nambangan Perak 51-A, Surabaya, Kamis (28/4/2022).
Menurut Wakil Ketua Bidang Politik DPD GMNI Jawa Timur, Rizky Kurniawan, latar belakang digelarnya kegiatan diskusi ini adalah fenomena kelangkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsi jenis solar yang terjadi di sepanjang daerah pesisir utara Jawa Timur selama 2 bulan terakhir ini.
“Apalagi BBM bersubsi jenis solar ini merupakan sesuatu yang penting bagi nelayan tradisional wilayah pantai utara Jawa Timur, karena para nelayan bergantung kepada BBM bersubsidi jenis solar untuk mencari ikan dilautan lepas,” jelas Rizky.
Rizky menambahkan dari data yang disampaikan oleh para nelayan, bahwa kenaikan BBM nonsubsidi memberikan efek domino kepada kelangkaan pasokan BBM subsidi ini. Belum lagi akses memperoleh bahan bakar untuk operasional para nelayan tradisional di surabaya ini sangat sulit untuk dijangkau oleh para nelayan.
“Merujuk Peraturan Gubernur Jawa Timur no.36 tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan terkait pemberian subsidi untuk nelayan, maka fenomena kelangkaan BBM subsidi jenis solar untuk nelayan di sepanjang pantai utara Jawa Timur harus kita kawal sampai hilir, agar nelayan tradisional dan skala kecil tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Namun menurut Rizky, akses nelayan mendapatkan BBM subsidi, kini juga terbentur dengan pembatasan pembelian BBM subsidi oleh Pertamina yang mengacu kepada Kepmen ESDM No. 37/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Keputusan Pertamina dengan melakukan pelarangan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken semakin mempersulit akses nelayan dikarenakan belum tersedianya SPBU khusus nelayan untuk membeli solar bersubsidi.
“Maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan DPRD Jawa Timur perlu mendorong instansi terkait untuk membangun SPBU khusus nelayan di beberapa titik, sebagai solusi dari kelangkaan BBM subsidi bagi nelayan yang terjadi di sepanjang pantai utara Jawa Timur,” tegas Rizky.
Sementara menurut Ketua KNTI Surabaya, Achmad Syukron, keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi BBM Subsidi agar bisa tepat sasaran perlu diiringi oleh jaminan ketersediaan dan kemudahan akses bagi nelayanan tradisional dan kecil di sepanjang pantai utara Jawa Timur.
“Skema dan kebijakan yang menjadi solusi bagi permasalahan kelangkaan BBM subsidi bagi nelayanan tradisional dan kecil ini perlu dirumuskan bersama, sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan bisa pro terhadap nelayan tradisional,” tutupnya.
