indonewsdaily.com, Malang – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027 yang digelar di Grand Mercure Hotel Malang Mirama, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Malang, Sekda, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, kepala perangkat daerah, perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD guna menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut, perencanaan pembangunan harus berbasis pada permasalahan nyata yang dihadapi Kota Malang saat ini.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, masukan, dan saran dari seluruh stakeholder. RKPD 2027 harus disusun berdasarkan kondisi riil dan permasalahan yang ada, sehingga ke depan persoalan-persoalan tersebut bisa diminimalisasi,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, mulai dari KUA-PPAS hingga APBD. Oleh karena itu, Wahyu menekankan pentingnya keselarasan antara visi pembangunan daerah, masukan DPRD, serta aspirasi masyarakat.
Wahyu juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus dalam RKPD 2027, di antaranya pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana, pelestarian lingkungan hidup, serta realisasi janji politik kepala daerah yang dirangkum dalam lima prioritas pembangunan.
Terkait isu lingkungan, Wahyu menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk tetap menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan. Ia mengajak seluruh pihak untuk “menolak lupa” terhadap identitas Kota Malang sebagai kota yang sejuk dan nyaman.
“Kita ingin menjaga ruang terbuka hijau dan lingkungan agar Kota Malang tetap sejuk seperti dulu. Lingkungan harus menjadi basis dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Wahyu menyoroti perlunya pendekatan konsep metropolitan dalam penanganan persoalan perkotaan. Menurutnya, meski secara administratif Kota Malang berpenduduk di bawah satu juta jiwa, aktivitas harian kota melibatkan lebih dari satu juta mahasiswa, pekerja, dan penduduk dari daerah sekitar.
“Penanganannya tidak bisa lagi menggunakan konsep kota besar biasa. Harus menggunakan konsep metropolitan agar persoalan perumahan, transportasi, dan layanan publik bisa tertangani dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita dalam sambutannya menekankan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang dialog pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“RKPD tidak boleh hanya bagus di atas kertas, tetapi harus menjawab persoalan nyata masyarakat Kota Malang,” kata Amithya.
Ia juga menyoroti isu lingkungan perkotaan, kerawanan bencana, serta penguatan ekonomi kerakyatan sebagai perhatian utama DPRD dalam perencanaan pembangunan 2027. Selain itu, DPRD mendorong kolaborasi konkret lintas sektor untuk menekan kemiskinan ekstrem dan melindungi kelompok rentan.
Forum konsultasi publik ini diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan pembangunan Kota Malang Tahun 2027 yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.(yun)
