Indonewsdaily.com, Pontianak, Kalbar- Sejak diterapkannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Pontianak, pada Senin, (12/7/2021) lalu. Memunculkan tanggapan pro kontra dari berbagai kalangan kelompok organisasi mahasiswa, kepemuda dan masyarakat di Kota Pontianak.
Salah satunya, tanggapan tersebut keluar dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Pontianak. GMNI menanggapi agar pemerintah mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM darurat di Kota Pontianak. Hal itu di sampaikan oleh Ketua DPC GMNI Kota Pontianak, Wandisius Pandi Ketua kepada awak media, Sabtu, (17/7/2021).
Pandi sapaan akrabnya, menyampaikan penerapan PPKM darurat kurang efektif menyelesaikan permasalahan wabah virus corona (covid-19) di Kota Pontianak.
“Penerapan PPKM darurat kurang efektif sebagai solusi menekan penyebaran covid-19 di Kota Pontianak,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan PPKM darurat hanya menimbulkan keresahan dan mempersulit perekonomian masyarakat di Kota Pontianak.
“PPKM darurat hanya menambah keresahan dan bahkan mempersulit perekonomian masyarakat terutama masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai kontrak kerja dan gaji tetap,” katanya saat di wawancarai Indonewsdayli.com.
Ia menambahkan, dampak dari kebijakan pemerintah menetapkan PPKM darurat mengakibatkan masyarakat di Kota Pontianak mengeluh sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Masyarakat sangat mengeluhkan dengan kebijakan ini karena banyak dari mereka yang di phk atau di rumahkan dari pekerjaanya sehari sementara kebutuhan poko mereka seperti tidak dapat dipenuhi,” katanya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak hanya selalu membatasi kegiatan masyarakat namun juga memastikan terpenuhnya kebutuhan dasar bagi masyarakat selama masa penerapan PPKM darurat di Kota Pontianak.
“Sesuai UU No 6 Tahun 2018 mengatur setiap orang mempunyai Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari lainya selama karantina,” tegasnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, Pandi meminta agar pemerintah Kota Pontianak melakukan evaluasi penerpan PPKM darurat di Kota Pontianak. Ia berpendapat pemerintah saat ini harus menerapkan pendekatan vaksinisasi massal sampai ke tingkat RT/RW di Seluruh Kota Pontianak.
“Pemerintah juga harus secepatnya mengevaluasi PPKM darurat. Ini bukan solusi, penyaluran Vaksinasi masal kepada masyarakat, dengan membuat posko vaksinasi sampai ke tingkat RT/RW di seluruh Kelurahan Kota Pontianak,” tegasnya.
Menurutnya untuk memutus penyebaran covid -19 di Kota Pontianak membutuhkan sinergi semua elemen masyarakat.
“Dalam memutus penyebaran covid-19 di Kota Pontianak perlu peran dari semua elemen masyarakat dan kami sebagai organisasi mahasiswa selalu siap untuk bersinergritas membahas secara detail tehnis dalam mengatasi persoalan ini,” pungkasnya.
