Indonewsdaiy.com, Malang – Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut meskipun presentasinya sangat kecil.
Seperti halnya dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun depan ini kemungkinan besar juga mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi. Seperti yang dikatakan Dr. Miskat, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang membuka penjelasannya di hadapan tokoh masyarakat Dampit beberapa waktu yang lalu.
Pria asli Wonoayu, Wajak tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih sangat mahal hanya untuk menyelenggarakan pesta
demokrasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan proses pemilihan umum di Indonesia
masih manual.
“Berbeda dengan Negara maju yang dalam proses pemilihan umum sudahmenggunakan teknologi canggih sehingga pelaksanaannya dapatlebih efisien dan efektif,” ungkapnya.(29/11/2023).
Selanjutnya Miskat menjelaskan terkait DPT (daftar pemilih tetap) yang biasanya menjadi permasalahan dalam proses pemilihan umum di Indonesia.
“Permasalahan penetapan DPT biasanya terjadi pada pemilih pemula yang belum
memiliki KTP atau pemilih yang baru pindah dari daerah satu kedaerah lain sehingga
nama mereka tidak tercantum dalam DPT, persoalan ini harus diselesaikan dengan
cepat oleh pemerintah karena ini dapat menghambat hak seseorang untuk dapat
brepartisipasi dalam pemilu,” jelasnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan solusi tepat dalam mengatasi DPT pemula ini dan pihak pemerintah telah belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Salah satu terobosan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan membuat E-KTP Nasional yang dapat digunakan di setiap daerah, dengan demikian hak seseorang untuk turut serta dalam pesta
demokrasi tidak akan terhambat lagi” imbuhnya.
Dari penjelasan Miskat artinya semua hak suara diharapkan bisa memberikan suaranya dalam pesta demokrasi tahun depan ini, sehingga bisa menurunkan golput karena permasalahan teknis. (Sekretariat DPRD Kabupaten Malang/win)
