Indonewsdaily.com, Mojokerto – Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinkes dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam RDP itu, wakil rakyat mendesak SPPG agar tidak mensubkontrakkan pekerjaannya kepada pihak lain. Pihak Komisi III menyebut pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga dinilai berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diterima siswa sebagai penerima manfaat.
“Kami berharap pengelolaan SPPG di Kota Mojokerto dilakukan secara hati-hati. Waktu memasak harus ditentukan dengan jelas untuk memastikan makanan tetap sehat. Jangan sampai disubkan ke katering lain karena jarak waktu pengantaran terlalu lama, sehingga makanan berpotensi basi dan menyebabkan keracunan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Indro Tjahjono.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, makanan basi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. “Apalagi jika makanan dibawa pulang. Risiko keracunan bisa terjadi karena jarak waktu konsumsi melebihi 12 jam,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Indro meminta Dinkes memberikan edukasi terkait batas toleransi makanan, mulai dari pasca proses memasak hingga makanan tersebut dinyatakan tidak layak konsumsi.
Ia juga mengingatkan agar tidak kembali muncul persoalan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mojokerto. “Kami berharap MBG tidak ada masalah, terutama kasus keracunan seperti dua minggu lalu. Setelah kami lakukan sidak ke SPPG Karanglo terkait informasi empat kasus keracunan, ternyata dua orang menderita tipes, satu usus buntu, dan satu lainnya dinyatakan negatif,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan RDP digelar untuk melakukan monitoring serta memastikan operasional dapur umum berjalan sesuai standar kualitas. Selain itu, juga untuk mengecek kelengkapan persyaratan di SPPG, efektivitas distribusi, serta mengidentifikasi kendala yang ada.
“Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat Kota Mojokerto,” kata Ery.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari kesalahan. “Kami tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi atas permasalahan dan kendala yang terjadi agar tidak terulang kembali di wilayah Kota Mojokerto,” pungkasnya.
