indonewsdaily.com, Surakarta 3 September 2026 – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Komwil IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), hadir dalam Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi yang digelar di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Rapat kerja gabungan ini menjadi forum strategis bagi jajaran pengurus pusat, pengawas, dan seluruh ketua komwil Apeksi untuk menyelaraskan program kerja nasional dan wilayah dalam rangka memperkuat peran pemerintah kota di tengah dinamika pembangunan daerah.
Ditemui usai kegiatan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan komitmen Komwil IV Apeksi untuk mendukung penuh agenda-agenda prioritas DPP Apeksi, khususnya terkait penguatan otonomi daerah, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta penguatan kerja sama antar kota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari isu ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan,” bebernya.
Selain membahas evaluasi program kerja tahun 2026, rapat ini juga mengagendakan penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa Apeksi ke pemerintah pusat. Beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan kota, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan kota-kota menghadapi dampak perubahan iklim.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa kolaborasi antar komwil menjadi kunci agar Apeksi dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan perkotaan.
Rapat kerja gabungan ini dilanjutkan dengan pembahasan isu-isu strategis bersama media dengan tajuk “Wali Kota Jumpa Media” untuk mengawal dan mengimplementasikan hasil-hasil rapat di masing-masing wilayah.
Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu kota penggerak dalam jejaring Apeksi, sekaligus membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan bahwa persoalan pemerintah kota hari ini tidak semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan.
Alwis mengungkapkan hasil Rakernas XVIII Apeksi menegaskan arah bersama pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat tata kelola daerah melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Apeksi juga mendorong kejelasan kewenangan dan sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, hingga advokasi hukum untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan anggaran daerah secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pembangunan inklusif diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pelibatan aktif generasi muda. Rekomendasi tersebut menjadi arah kebijakan bersama untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, berkualitas, dan adaptif demi mewujudkan kota-kota Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Alwis pada kesempatan ini juga membeberkan lima isu utama yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh, yakni sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah; keadilan fiskal melalui formula DBH yang lebih proporsional; keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan TKD; kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan; serta penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap mendukung pembangunan daerah. (Red)
