indonewsdaily.com, Blitar-Bakorwil Malang, Kehadiran Pemerintah di tengah masyarakat bukan sekadar seremoni, tetapi tentang memastikan persoalan nyata di lapangan mendapatkan solusi.
Pesan itulah yang tercermin dalam kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9/2026).
Dalam satu rangkaian agenda, Gubernur Khofifah menghadirkan dua intervensi sekaligus, yakni penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan bencana kekeringan serta Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan Jawa Timur 2026.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, turut mendampingi Gubernur Jawa Timur dalam kedua agenda tersebut.
Bagi Bakorwil Malang, dua kegiatan ini memiliki satu benang merah: memastikan kebijakan pemerintah hadir secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Agenda pertama berlangsung di Desa Margomulyo, Dusun Rampalombo, Kecamatan Panggungrejo.
Di wilayah yang terdampak kekeringan tersebut, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.
Sebanyak 120 rit air bersih disalurkan Pemprov Jatim untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Blitar. Bantuan tersebut menjangkau tujuh kecamatan, yakni Bakung, Binangun, Kademangan, Panggungrejo, Sutojayan, Wates dan Wonotirto.
Dampak kekeringan di wilayah tersebut tercatat mencapai sekitar 38.270 keluarga atau 98.946 jiwa.
Tidak hanya air bersih, Pemprov Jatim juga memberikan dukungan sarana penyimpanan air berupa 90 unit tandon berkapasitas 1.200 liter serta 250 jerigen berkapasitas 15 liter.
Khusus di Desa Margomulyo, bantuan yang diberikan berupa 17.000 liter air bersih bagi 40 keluarga atau 162 jiwa, dilengkapi tiga unit tandon dan 40 jerigen.
Bantuan tersebut menjadi bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau.
Bagi Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar, penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Ketika air bersih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, maka kehadiran pemerintah harus dirasakan secara langsung. Dibutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah dan seluruh unsur terkait agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dari Panggungrejo, agenda Gubernur Jawa Timur berlanjut ke Lapangan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan.
Di lokasi ini, Gubernur Khofifah meninjau pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2026, yang menghadirkan berbagai komoditas pangan serta produk Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Pasar Murah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Menariknya, kegiatan di Sutojayan merupakan titik ke-118 rangkaian penjangkauan suplai logistik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berbagai kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang lebih terjangkau karena memperoleh subsidi pemerintah.
Beras medium misalnya, dijual Rp11.000 per kilogram, beras premium Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp20.000 per pak, tepung terigu Rp10.000 per kilogram dan gula pasir Rp14.000 per kilogram.
Komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual Rp6.000 per 250 gram, paket cabai Rp5.000 per 200 gram, serta daging ayam ras Rp32.000 per pak.
“Pasar murah bukan hanya soal harga yang lebih rendah. Di dalamnya ada upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memastikan pasokan tersedia dan pada akhirnya menjaga inflasi tetap terkendali,” kata Asep.
Kehadiran Kepala Bakorwil Malang dalam dua agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi koordinasi kewilayahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Asep, tantangan pembangunan di daerah semakin kompleks dan membutuhkan pola kerja lintas sektor. Persoalan kekeringan, ketahanan pangan maupun inflasi tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja.
“Bakorwil Malang hadir untuk memperkuat orkestrasi di wilayah. Kita memastikan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD serta pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dalam satu arah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kewilayahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.
“Kolaborasi, gotong royong dan solusi bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi cara kerja dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Asep.
Menurutnya, dua agenda di Kabupaten Blitar tersebut memperlihatkan bagaimana intervensi pemerintah dapat berjalan dari hulu hingga hilir.
Di satu sisi, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih terpenuhi.
Di sisi lain, pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus keterjangkauan harga.
“Air bersih menyentuh kebutuhan dasar. Pangan terjangkau menyentuh daya beli. Keduanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rangkaian kunjungan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Blitar sekaligus memperkuat pesan bahwa pembangunan tidak berhenti pada perencanaan dan kebijakan, tetapi harus hadir di tengah masyarakat.
Bagi Bakorwil Malang, kehadiran di lapangan menjadi momentum untuk membaca langsung persoalan kewilayahan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta memastikan berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diimplementasikan secara efektif.
Dari distribusi air bersih hingga pasar murah, pemerintah hadir dengan satu semangat: merespons kebutuhan masyarakat, memperkuat ketahanan daerah dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang semakin nyata.(red)
