Indonewsdaily.com, Malang- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang menyoroti anggaran di DPRD Kabupaten Malang yang mencapai Rp 70 miliar. Mahasiswa menilai DPRD abai penderitaan rakyat di tengah pandemi.
Diketahui, di tahun 2021 ini banyak didapatkan pada tunjangan anggota DPRD, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar.
Fungsionaris HMI Cabang Malang Bidang Informasi dan Komunikasi, Ferry Baharudin menyebut, di tengah badai pandemi Covid-19 yang belum juga usai ini, DPRD Kabupaten Malang terkesan tidak memiliki sense of crisis.
“Mestinya, kalau paham negara sedang dalam kondisi krisis, tentu DPRD Kabupaten Malang tidak akan sembrono soal anggaran,” terangnya, Senin (16/8/2021).
Ia membenarkan, bahwa berdasarkan mekanisme, tidak ada yang salah dalam penganggaran tersebut. Namun, semestinya DPRD bisa memahami dengan angka tersebut, kondisi negara saat ini sedang tidak baik. “Negara sedang dalam masa pandemi, pikirkan bagaimana nasib rakyat yang harus kehilangan mata pencaharian akibat PPKM yang terus diperpanjang,” tegasnya.
Bisa jadi, tegas Ferry, menggemuknya anggaran belanja dewan itu justru menjadi jurang pemisah antara rakyat kecil dan dewan sebagai pengelola anggaran.
“Lama-lama rakyat jengah, rakyat yang susah akibat pandem, la kok wakil rakyatnya banjir tunjangan, DPRD Abai Penderitaan rakyat!,” urainya.
Ia menyebut, sebagai perwakilan rakyat, mestinya tiap anggota dewan mampu berpikir bagaimana cara agar rakyatnya bisa bertahan dalam duka pandemi. Apalagi, lanjut dia, di Kabupaten Malang terdapat 500 lebih pengusaha kecil yang sedang berjuang di tengah Pandemi.
“Mestinya, kalau paham negara sedang dalam kondisi krisis, ada plot khusus untuk membantu masyarakat,” terangnya.
Terakhir, pria berkacamata tebal yang juga pendiri Forum Titik Temu Malang ini menyebut soal anggaran Sekwan yang tembus hingga Rp 70 Miliar sebagai kabar buruk bagi masyarakat kecil. Menurutnya, stigma bisa saja muncul dari masyarakat bawah yang menganggap dewan tidak lagi berpihak kepada rakyat.
“Masyarakat mikir, kita lagi susah bertahan hidup, lahh kok wakil kita mandi anggaran belanja,” tutup pemuda yang juga mahasiswa Unira Malang ini.
Ini merupakan respon rakyat, diketahui, di tahun 2021 ini banyak didapatkan pada tunjangan anggota DPRD, diantaranya belanja uang representasi DPRD Rp 1,1 Miliar, tunjangan keluarga DPRD Rp. 200 juta, ada juga tunjangan jabatan DPRD senilai Rp 1,6 Miliar. Selain itu juga terdapat belanja tunjangan Reses DPRD bernilai Rp 2,2 Miliar, belanja tunjangan Perumahan DPRD bernilai Rp 4,9 Milyar, tunjangan Transportasi DPRD bernilai Rp 5,1 Miliar, dan ada juga tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya hingga Rp 8,8 Miliar. Anggaran Rp 8,8 Miliar itu setiap anggota dewan mendapatkan senilai Rp 14 Juta perbulan.
