Indonewsdaily.com, Malang – Rapat Paripurna penyampaian jawaban Walikota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2024 pada tanggal 22 november 2023.
Pj Walikota Malang menyampaikan sebanyak 83 point dalam menanggapi saran, yang disampaikan dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang
Dalam Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra terkait proyeksi PAD sebesar 1triliun 226 milyar 378 juta 336 ribu 360 rupiah pada tahun anggaran 2024 berdasarkan dokumen KUA-PPAS menjadi 813 milyar 740 juta 836 ribu 360 rupiah dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024 menyisakan banyak satu fakta bahwa perlu effort yang kuat dan inovasi yang tidak biasa, namun tetap berada pada jalur peraturan danperundang-undangan yang berlaku dan upaya luar biasa Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD sebesar 60 persen dalam proporsi anggaran daerah. Dapat dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang.
Sedangkan pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS terkait aspek Belanja Daerah dialokasikan sebesar 2 triliun 170 milyar 322 juta 826 ribu 7 rupiah dimana Belanja Operasi terutama Belanja Barang dan Jasa sebesar 1 triliun 42 milyar 327 juta 293 ribu 310 rupiah harus dilakukan transparansi prioritas penggunaan anggaran dan Belanja Pegawai yang masih mendominasi sebesar 957 milyar 238 juta 122 ribu 910 rupiah atau sekitar 45 persen dari postur APBD Kota Malang Tahun
Anggaran 2024. Dapat dijelaskan bahwa anggaran Belanja Pegawai sudah sesuai dengan jumlah pegawai ASN di Kota Malang dan termasuk rencana penambahan alokasi belanja pegawai sesuai ketentuan
Pemerintah Pusat berupa kenaikan gaji sebesar 8 persen dan penyesuaian tunjangan fungsional penyetaraan.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar terkait pengawalan Belanja Modal sebesar 178 milyar 528 juta 617 ribu 539 rupiah dan angka ini cukup besar, sehingga dapat memberikan
multiplier effect bagi pembangunan Kota Malang.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait pengendalian inflasi Kota Malang harus menjadi perhatian serius dan terus meningkatkan kualitas pembangunan skala makro, sebab per bulan ini inflasi (yoy)
sebesar 2,65 persen yang utamanya disebabkan oleh kenaikan harga
beras, bahan bakar, cabai rawit, jeruk, dan daging ayam, sehingga realisasi anggaran tahun 2024 haruslah diarahkan pada mitigasi krisis dan gangguan ekonomi makro daerah. Mohon Penjelasan, apa saja inovasi
Kota Malang dalam menangani inflasi daerah agar tidak mengalami kenaikan. Dapat dijelaskan bahwa pengendalian harga bahan pokokMenjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait angka pertumbuhan
ekonomi Kota Malang 6,23 persen secara makro belum memiliki dampak terhadap masih tingginya angka pengangguran di Kota Malang yang masih berada di angka 7,66 persen berdasarkan data BPS pada tahun
2022, sehingga perlu adanya model integratif partisipatif dengan melakukan pemerataan pembangunan dari menengah ke bawah.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan berkaitan tingkat kemiskinan di Kota Malang juga harus dipikirkan secara prudent, holistik
dan komprehenshif penanganannya, sebab data menunjukkan dalam 4 tahun angka kemiskinan instabil dan menunjukkan kenaikan dalam 2 tahun terakhir, yaitu 9,78 di tahun 2020 dan 10,14 di tahun 2021 (Data
BPS Tahun 2022). Angka Kemiskinan pada tahun 2022 berada di angka 4,37 persen dengan 38.560, sehingga ini menjadi permasalahan serius bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang, termasuk tingkat keparahan kemiskinan yang masih termasuk tinggi dari 0.22 pada tahun 2021 dan meningkat 0.34 pada tahun 2022. Bahkan tahun ini angka kemiskinan kita berada di angka 4,26 persen, sehingga butuh tindak lanjut kebijakan yang multisektoral dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan lebih konkrit di Kota Malang.
Pemerintah Kota Malang menerapkan model integratif parsitipatif dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui penyusunan database Kesejahteraan Sosial Kota Malang dengan melibatkan segenap stakeholder penanganan kemiskinan, dimana akan dihasilkan database masyarakat miskin by name, by address and by need. Database yang tersusun dikategorikan menjadi kemiskinan ekstrem, miskin dan mendekati miskin, yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melakukan intervensi programMenjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan bahwa permasalahan angka putus sekolah yang tergolong masih tinggi pada tahun 2023 terutama pelajar usia 16 tahun sebesar 40 ribu pelajar, sehingga dibutuhkan langkah kolektif Dinas Pendidikan dengan pihak RT/RW untuk melakukan pendataan ulang secara valid. Dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) berkolaborasi dengan kelurahan untuk diambil tindakan dalam rangka penyelesaian permasalahan ATS.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait ancaman pembangunan Kota Malang dengan paparan data 8,9 persen atau 34.382 anak di Kota Malang berisiko mengalami stunting, sehingga dibutuhkan kerja terpadu dari tingkat kota hingga RT/RW dalam mewujudkan Kota Malang zero stunting. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang melakukan peningkatan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka pemahaman fungsi dan memperkuat komunikasi.
Selanjutnya Pj Walikota Malang melakukan kolaborasi dalam penyusunan Satu Data Stunting berbasis by name, by address and by need dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Puskesmas, Kader Posyandu dan RSIA, serta edukasi secara masiv tentang upaya percepatan penurunan stunting sebagai saran untuk bisa melibatkan masyarakat dan pihak swasta.
Wahyu dalam menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait permasalahan penanganan banjir harus juga menjadi kerja-kerja prioritas, karena resiprokalitas pembangunan dan lemahnya mitigasi membuat beberapa wilayah cepat tergenang banjir saat turun hujan, apalagi saat ini Kota Malang tengah menghadapi musim penghujan.
Hal ini Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang terus berupaya melakukan perbaikan drainase berdasarkan rekomendasi tercantum dalam master plan drainase baik melalui kegiatan peningkatan dimensi saluran, normalisasi saluran dan rehabilitasi saluran drainase.
Ada yang menarik dalam rapat paripurna kali ini PJ Walikota Malang dan ketua DPRD kota Malang memunculkan jargon “Mbois Ilakes” yang artinya multitafsir .dan semangat kota Malang dengan karakter Malangannya
Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika Menjelaskan terkait jargon baru ini.
“Jargon ini baru muncul hari ini,Mbois Ilakes banyak artinya dan bahasa ini adalah bahasa khas malangan yang Mbois,banyak artinya sehingga tergantung yang meng artikannya tapi pada intinya mbois ilakes ini adalah karakteristik Malangan yang jati diri kota malang ya ini,” terangnya. (ADV DPRD Kota Malang/win).
