indonewsdaily.com, Malang- Permasalahan kuota lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk masuk ke jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) khususnya SMP Negeri menjadi problematika dari tahun ke tahun.
Hal tersebut seperti yang terjadi di wilayah Madyopuro, hingga diadakan diskusi mengenai polemik yang muncul di setiap tahun ajaran baru
Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang menjadi tempat diskusi dan ngobrol terbuka yang dihadiri oleh Pak Harinoto (Dewan Pendidikan), serta tokoh masyarakat.Minggu 23 Juni 2024 jam 19.00 di Balai RW 1 Madyopuro (belakang kantor BPN)
Acara ini diharapkan akan memberi solusi dari pendidikan dasar ini, dimana Kelurahan Madyopuro (yang 80 persen warganya asli) dan bersebelahan dengan Sowojajar (yang 80 persen warganya pendatang) ini menjadi potret masyarakat di kota Malang.
Yang dimana sejak 15 tahun terakhir terjadi rebutan sekolah baik SD, terutama SMP, sampai setiap tahun komisi D jadi jujugan nitip anak sekolah agar mudah masuk, dan ini sampai kapan keadaan ini akan terjadi, ketika Diknas membuat sekolah baru bagaimana nasib sekolah swasta dan kita tahu sendiri anggaran yg memalui Diknas ada batasnya.
Besar harapan kami panjenengan meluangkan waktu untuk berbincang tentang pendidikan anak2 kita
Tokoh masyarakat Madyopuro Endi Sampurno memgatakan bahwa dirinya bersama masyarakat asli Madyopuro berharap agar ada solusi terkait pendidikan buat anak-anak mereka terutama daya tampung sekolahan yang kurang.
“Sampai sekarang itu belum ada solusi, makanya kita terima kasih pada teman-teman yang punya inisiatif untuk mengumpulkan, mengundang pihak terkait supaya cepat ada solusi, karena kita sebagai warga pribumi Madyopuro dengan kondisi masyarakat sosial ekonominya masih rendah ini menuntut perhatian terkait sekolahan dam nasib pendidikan anak -anak kita hingga tersedianya Sekolahan diwilayah sini,” ungkapnya.(23/6/2024).
Endi menambahkan polemik ini terjadi berulang kali setiap tahun ajaran baru.
“Yang jadi pemikiran kita itu mas, makanya bukan berarti hanya hari ini saja kita menyuarakan unek-unek ini, sudah lama masalah ini kita suarakan tapi respon dari pemerintah sendiri itu belum ada, ya tetapi kembali lagi permasalahan itu karena dinas sendiri melempar ke pihak lain padahal masyarakat hanya mau adanya solusi yang terbaik malah dari pihak lain yang menantang mendirikan yayasan dan sebagainya jadi jangan saling lempar kayak tadi itu,” ungkapnya.
Dari hasil yang dipetik dari diskusi tersebut kembali ada topik permasalahan kurangnya Sekolah tingkat pertama di wilayah ini.
“Kembali lagi kita selaku orang tua kan mengharapkan anak kita itu mulai pendidikan yang layak yang murah, aman inilah yang kita harapkan kalau didirikan sekitarnya, Madyopuro inilah yang terkucilkan dengan jumlah lulusan setiap tahunnya lebih kurang 500 tetapi alangkah lucunya keluarga kota sendiri harus sekolah di Kabupaten karena keterpaksaan, berarti secara otomatis menambah biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang tua, sebetulnya itu yang mendasar, jadi kita hanya bisa ikut menyuarakan saja,” terangnya.
“Kita sudah 4 tahun yang lalu mondar-mandir ke dewan bagaimana menyikapi ini kebun Lurah Pak Lurah menyuarakan masalah ini tetapi setelah kita suarakan ya terus hilang gitu aja nah inilah permasalahan enggak ada tanggapan yang serius dari dulu, dari lulusan SD aja setiap tahun ada 500 lebih dari 9 SD sedangkan yang menampung untuk SMP 21, 22, MTS Negeri 2, ini sulit sekali anak-anak Madyopuro masuk nembus ke sana,” ungkapnya.
Sedangkan Sekdin pendidikam kota Malang Tri Oki mengatakan terkait dengan banyak anak-anak siswa yang lulus SD di Madyopuro yang tidak tertampung di SMPNegeri.
“Harapannya bisa masuk di SMP Negeri semua, memang kalau kita berbicara seluruh lulusan SD idealnya kepingin masuk SMP Negeri semua, namun banyak warga madipuro yang tidak tertampung di SMP Negeri yang deket dengan adalah jarak gitu kan, tetapi kalau kita berbicara pendidikan sekolah negeri atau swasta itu relatif tidak ada perbedaannya sehingga masuk ke negeri pun atau masuk ke swasta tergantung dari anak itu sendiri nanti untuk mengembangkan potensinya,” ucapnya.
Tri menambahkan bahwa dari warga kalau bisa di daerah Madyopuro minta didirikan SMPN lagi.
“Itu ada tahapannya, pada saat berbicara mendirikan SMP itu kan banyak ketentuan-ketentuannya dan kita juga berpikir bahwa di kota Malang itu ada juga SMP swasta yang kualitasnya juga sama dengan SMP Negeri, jika semua masuk ke negeri semua terus yang swasta itu ke mana, siapa yang akan sekolah di swasta dan juga kalaupun kita dalam waktu dekat mau mendirikan sekolah negeri yang mau mengajar di SMP Negeri itu siapa, karena kita juga keterbatasan personil seperti yang tadi sampaikan bahwa minimal guru itu satu minggu 24 jam tapi sekarang ini banyak guru-guru yang mengajarnya lebih dari 24 jam sampai 30 jam,” terangnya.
Disinggung dengan jumlah guru serta ketentuan yang harus di penuhi apabila didirikan SMP Negeri lagi Oki menerangkan mekanisme pendirian Sekolah baru
“Jika ada sekolah negeri lagi tentunya kan harus guru-guru Negeri juga yang mengajar yang ini yang perlu kita pikirkan sehingga ke depan permintaan dari warga Madyopuro akan kami tampung akan kami pertimbangkan dan akan menjadi PR kami ,seperti tahun-tahun kemarin kita sudah tiga pembangunan sekolah itu pun juga berdasarkan dari jumlah kelulusan siswa di wilayah sekitar, masalah biaya SPP tinggi tentunya ada fasilitas yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Untuk Madyopuro Ia mengatakan perlu adanya koordonasi dan sebuah pekerjaan rumah Diknas Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan Sekolah ini
“Kiita perlu koordinasi lagi, kalau memang skala prioritas di pemerintah kota Malang di tahun depan mungkin tahun 2026 karena perencanaan 2025 kan sudah selesai 2026, nanti ke arah sana tidak menutup kemungkinan kembali lagi untuk pembangunan suatu gedung Sekolah itu,” pungkasnya. (win)
