Indonewsdaily.com, Mojokerto – Kondisi bank plat merah milik Pemkot Mojokerto Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang hampir kolpas ternyata salah satunya disebabkan jaminan cek kosong yang jaminkan sejumlah CV milik kontraktor.
Tak tanggung tanggung bahwa CV tersebut menjaminkan cek bodong mencapai Rp. 2.748.975.000. Besarnya jaminan sebesar itu terdiri dari empat CV yang menjaminkan 19 cek bodong.
Empat CV tersebut diantaranya 1. CV. Fiko Tama Malang empat cek bodong dengan total nilai Rp. 591.250.000, 2. CV. Suramadu Rp. 720.250.000, 3. CV. Kharisma Putra Rp. 765.600.000, 4.CV. Bakti Utama (Malang) Rp. 671.875.000. Dan dari 19 cek bodong tersebut berlogo Bank Jatim.
Dari informasi yang ada, empat CV itu sesuai dengan surat pernyataan dari Rizal Swiyanto selaku Administrasi Bisnis mengetahui Plt. Direktur Utama Sihwanti pada tanggal 27 Mei 2021 lalu menyatakan bahwa cek tersebut benar-benar ada dan disimpan di ruang Khazanah PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan.
Anggota DPRD Kota Mojokerto, Budiarto mengaku untuk melakukan penyehatan likuiditas BPRS dibutuhkan solusi yang mendalam dan menyeluruh. Untuk itu, ia mendukung langkah kalangan dewan membentuk panitia khusus (pansus).
“Ranah kita ke penyehatan baik likuiditas maupun manajemenya, kalau nantinya ada tindak pidana korupsi (tipikor) itu bukan ranah kita,” kata politisi asal PKS ini, Rabu (6/10/2021).
Lebih lanjut Budiarto menegaskan kalangan dewan fokus pada penyehatan BPRS. Selanjutnya, baru memikirkan pemanfaatan BPRS untuk kesejahteraan masyarakat.
“Intinya ke penyehatan dulu, dulu BPRS didirikan memang untuk masyarakat. Tapi jika kondisinya sudah kolaps seperti ini ya harus fokus penyehatan,” tegasnya.
Sebelumnya Menurut Ketua Komisi 2, Riski Fauzi pihaknya mendapat laporan puluhan orang kesulitan menarik tabungan dan deposito mereka. Ia menduga BPR Syariah kesulitan mencairkan dana nasabah yang jumlahnya diduga miliaran rupiah itu lantaran adanya fraud di internal bank.
“Sebenarnya kita juga bingung nilai aset mereka (BPRS,red) mencapai 150 miliar tapi kenapa kesulitan mencairkan tabungan dan deposito nasabah,” katanya, Sabtu (29/5/2021).
Untuk itu ia membuka posko aduan nasabah, nantinya lanjut Riski posko ini sebagai pintu masuk untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di BPRS itu. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan ada hearing bahkan jika perlu sampai membentu pansus.
“Posko ini untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari nasabah sehingga kita bisa tau kejelasan yang terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi asal PDIP itu mengatakan pihanya juga telah mendapat info jika BPRS tak sanggup membayar bunga deposito yang merupakan hak nasabah.
“Kalau dilihat lebih dalam, BPRS yang selama ini nampak sehat, berkembang dan memiliki aset yang banyak ternyata menyimpan masalah. Jangankan mencairkan deposito, membayar bunga deposito milik nasabah saja mereka tidak bisa,” terangnya.
Padahal lanjut Riski sebagai bank dengan embel-embel syariah, membayar bunga merupakan kewajiban. Lantaran sebelum membuka deposito nasabah dan pihak bank sudah membuat akad.
“Sesuai ketentuan perbankan syariah, bunga itu harus dibayar beda dengan bank konfesional yang bunga bank itu fluktuatif mengikuti suku bunga. Kalau syariah harus dibayar karna ada akad,” jelasnya.
Ia menduga berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, banyaknya froud diinternal menjadi salah satu masalah. Selain itu, ia mendapat info jika pada pertengahan tahun 2020 lalu banyak nasabah secara beruntun menarik deposito mereka, hal ini yang membuat likuiditas BPRS terganggu.
“Ada info juga kalau di BPRS banyaknya kredit macet yg meningkat. Banyak sekali pinjaman atau kredit ke nasabah nilainya tinggi bahkan terlalu tinggi ada yang mencapai Rp 2 miliar sampai 9 miliar. Ini yang menjadi salah satu penyebab,” tegasnya.
Untuk itu, ia sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan ingin mengetahui akar masalah yang terjadi di BPRS.
“Padahal tiap tahun dapat suntikan penyertaan modal dari APBD. Untuk tahun ini nilainya Rp 5 miliar,” pungkasnya.
