Indonewsdaily.com – FIFA menggelar pertemuan dengan sejumlah lembaga dan organisasi politik. Mereka membahas isu pelanggaran HAM jelang Piala Dunia 2022 di Qatar.
Dikutip dari Reuters, FIFA menggelar pertemuan virtual pada Selasa (14/12/2021) waktu setempat, dengan sejumlah lembaga pemerintah Eropa. Di antara mereka adalah Anggota Parlemen Eropa, Dewan Eropa, dan perwakilan politik mereka.
Selain itu ada juga organisasi seperti European Commission, Group of Countries Against Corruption [Greco], United Nations, UNESCO, dan lain-lain.
Topik diskusi adalah isu kemanusiaan yang menjadi sorotan jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Isu tersebut dibahas, karena banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tuan rumah.
Dalam laporan Amnesty International berjudul Reality Check 2021, laporan setebal 48 halaman menyoroti perlakuan Qatar selama persiapan Piala Dunia 2022, terkait kesejahteraan pekerja stadion dan hak-hak LGBTQIA [Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, Interseks dan Aseksual].
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Penyelenggara Piala Dunia 2022 Hassan Al Thawadi mengaku selalu berkomitmen menyelesaikan masalah HAM sebelum Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung kurang dari setahun.
“Sejak hari pertama, kami telah berkomitmen untuk memastikan penyelesaian ini disampaikan sebelum turnamen, dan bahwa penyelesaian ini juga terjadi di luar turnamen, terutama pada reformasi ketenagakerjaan tetapi juga pada topik lain,” kata Al Thawadi.
Sementara itu Human Rights Watch mengatakan undang-undang di Qatar terus mendiskriminasi perempuan, termasuk individu LGBT. Hal ini menyebabkan mereka takut untuk datang ke Qatar, meskipun ingin menonton pertandingan sepak bola.
“Pertanyaan utama kami di Qatar tetap pada hak-hak LGBTQIA dan khususnya pada undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas,” kata Piara Powar, Direktur Eksekutif jaringan Fare, sebuah organisasi yang memerangi diskriminasi dalam sepak bola Eropa.
“Kami tahu banyak orang LGBTQIA takut datang, karena apa yang menunggu. Penghormatan terhadap budaya lokal tidak boleh menghalangi upaya untuk memastikan keamanan komunitas LGBTQIA,” katanya.
