indonewsdaily.com, Malang – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah saat Ramadan tengah viral di media sosial. Bahkan salah satu yang memprihatinkan adalah menu MBG di Kota Malang. Mendapat perhatian serius dari sejumlah warga hingga menjadi santapan pembahasan di sejumlah akun media sosial.
Selama bulan Ramadan, BGN telah menginstruksikan untuk membagikan menu MBG berupa makanan kering dan disesuaikan dengan penerima manfaat.
Sejumlah akun di media sosial terlihat membagikan menu MBG dari berbagai daerah yang didapatkan saat anak-anak mulai kembali ke sekolah pada Senin, 23 Februari 2026 hingga Selasa 24 Februari 2026 hari ini.
Berbagai unggahan video mengenai menu MBG itu lantas menuai sorotan akan besarnya jatah harga per porsi hingga mempertanyakan kandungan gizinya.
Di Kota Malang Ada Temuan Harga di Bawah Rp 8 Ribu Per Porsi
Politisi senior Kota Malang Arief Wahyudi mengatakan dari sejumlah pengamatan memang ada kondisi memprihatinkan pada menu MBG dua hari ini.
Ia mengamati dari sejumlah sekolah di Kota Malang. Pengamatannya mulai dari lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
“Kalau pengamatan saya hanya di dua SDN dan satu SMPN di Klojen. Menurut saya kurang layak ya kalau ditinjau dari sisi harga yang tidak sampai menyentuh angka Rp 8.000,” terangnya anggota DPRD Kota Malang ini.
Pada hari pertama ia menjumpai menu berupa roti kukus, telor rebus, kurma dan kacang goreng. Adapun pada hari kedua, yakni hari ini, ia menjumpai menu yang tak jauh dari hari sebelumnya, yakni roti, apel dan susu. Diyakini dari sejumlah survei, menu tersebut tidak sampai menyentuh harga Rp 8.000.
“Mindset dari SPPG jangan mencari keuntungan sebesar besarnya , karena keuntungan SPPG kan sudah dialokasikan oleh negara,” tegasnya.
Arief Wahyudi juga menegaskan, karena MBG menyangkut pelayanan publik yang sangat mendasar dan resistensinya tinggi maka pengawas harus benar benar bekerja sesuai aturan yang ada.
“Dengan demikian maka program besar ini bisa benar benar sukses,” pungkasnya.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Blimbing Kota Malang.
Tak hanya itu, berdasarkan temuan dari Kabupaten Malang, sejumlah sekolah juga dilaporkan mendapatkan menu yang nilai gizinya dipertanyakan.
Siswa SDN di Kepanjen menerima telur, jeruk, roti, dan kurma. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan standar makanan bergizi yang semestinya menjadi ruh program.
“Program ini seharusnya memperkuat gizi anak, bukan sekadar formalitas pembagian makanan, kalau menunya seperti itu, jelas tidak mencerminkan program makan bergizi yang dirancang pemerintah,” papar Zulham Ahmad Mubarok, S.E, anggota Komisi IV dari DPRD Kabupaten Malang.
Namun Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra, Zia’ul Haq, meminta publik tidak menilai program tersebut secara sepihak.
Menurut Zia, pelaksanaan SPPG selama ini telah melalui mekanisme pengawasan dan standar yang jelas, baik dari sisi kualitas bahan pangan maupun proses distribusi.
Ia menilai tudingan yang beredar berpotensi menggiring opini negatif tanpa melihat data secara utuh.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Saat ini, terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dari informasi yang beredar, temuan dugaan ketidaksesuaian hanya terjadi di dua atau tiga titik, dan tidak berlangsung setiap hari.
“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” imbuhnya.(*)
