Indonewsdaily.com, Nabire – Kabupaten Nabire merupakan salah satu kawasan di Provinsi Papua yang berpenduduk multi etnis dan budaya. Konflik horizontal kerap terjadi di daerah yang berada di kawasan Teluk Cenderawasih itu.
Untuk antisipasi dan penanganan konflik (payung hukum) DPRD Kabupaten Nabire dibawah komando Sambena Inggeruhi menginisiasi dibentuknya raperda (rencana pembangunan daerah) pencegahan dan penanganan konflik.
“Selama ini bila terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat, solusi penyelesaian masalah diputuskan atas dasar hukum adat,” kata Sambena saat sosialisasi raperda didepan anggota dewan, tokoh adat, kepala suku dan bagian hukum setda Nabire.
Dirinya tidak menampik bahwa dalam penyusunan raperda (hak inisiatif) banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Untuk itulah perlu input dari semua pihak.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD H. Moh Iskandar menyatakan, Kabupaten Nabire adalah miniatur Indonesia didalamnya tinggal masyarakat dari berbagai etnis, suku dan agama. Suatu waktu komplik bisa terjadi ditengah masyarakat.
“Langkah antisipasi dan penangànan konflik perlu disiapkan, oleh karena itu dewan menginisiasi dan mendorong pemerintah untuk membuat perda sebagai payung hukum,” kata Iskandar.
Sedangkan Kapolres Nabire AKBP Kariawan Barus menyambut gembira raperda konflik yang diinisiasi para anggota dewan.
“Selama ini kami mengalami kesulitan dalam penanganan konflik di tengah masyarakat karena belum adanya landasan hukum. Yang kami bisa lakukan adalah dengan melibatkan para tokoh adat. Produk hukum lokal ini tentu sangat membantu kami,” tukasnya.
Ketua suku adat Toraja Agus Rimba menilai, jika perda ini benar lahir akan menjadi kado terindah bagi masyarakat Kabupaten Nabire.
“Ini kado emas bagi masyarakat Nabire sebuah inisiatif yang sangat berguna sehingga anggota DPRD periode sekarang ini telah melahirkan produk hukum yang bisa memayungi segenap masyarakat majemuk,” jelasnya. (Kur)
