Indonewsdaily.com, Jakarta – Rencana Pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) di sektor pendidikan menuai kritikan, Zulfikar Mat Peci Ketua Bidang PP GPII tegas menolak rencana tersebut karena dianggap kurang etis apabila lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah di kenakan PPN. ”Seharusnya lembaga pendidikan mendapat bantuan pemerintah bukan malah di pajaki,” tegasnya saat dihubungi wartawan Indonewsdaily.com, Sabtu (12/6).
Saat ini, lanjut pria yang akrab disapa Mat Peci tersebut, sekolah di beberapa pelosok Indonesia masih banyak yang kekurangan Infrastruktur, harusnya pemerintah membantu dengan anggaran lebih, namun jika untuk memperoleh pelayanan dari jasa pendidikan termasuk sekolah harus dikenakan PPN, maka masyarakat akan terbebani.
“Sebenarnya yang diberatkan itu bukan instansinya, tapi yang diberatkan masyarakat yang mau sekolah. Karena kan pasti dilimpahkan ke masyarakat, yang mau sekolah menanggung, atau orang tua mereka, atau dia sendiri yang menanggung biaya yang dibebankan pemerintah kepada mereka,” katanya lagi.
Apalagi di masa pandemi masih banyak masyarakat yang terdampak dari segi pendapatan, sehingga wacana pajak dirasa makin menyulitkan masyarakat ekonomi kebawah, “Ekonomi rakyat Indonesia tidak menentu dengan wacana pemerintah terkait PPN untuk lembaga Pendidikan, sungguh akan menyengsarakan rakyatnya,” tutup Mat Peci yang juga pengurus DPP KNPI ini.
