indonewsdaily.com, Malang- Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,di Gedung Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (31/5/2024).
Dalam kesempatan itu Fraksi Gerindra menanyakan atau meminta penjelasan antara lain terkait petumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, selain itu juga masalah pendapatan lain yang sah di dalam APBD yang mengalami realisasi lebih dari yang direncanakan dan fraksi gerindra meminta untuk penjelasan terkait faktor apa saja yang membuat meningkatnya pendapatan secara signifikan.
Selanjutnya Fraksi Gerindra mensoroti terkait masalah belanja daerah dalam APBD 2023 antara lain Khusus belanja pegawai, masalah belanja tidak terduga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dan yang terakhir Fraksi Gerindra mengucapkan selamat kepada Pj Wali Kota Malang DR IR. Wahyu Hidayat , MM. atas penerimaan penghargaan Digital Goverment Award (DGA) 2024 pada Senin, 27 Mei 2024 dan berharap Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) semakin maju dan terus berkembang.
Sedangkan Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS. yang berkaitan dengan pencapaian realisasi anggaran Tahun 2023.
“Berkaitan dengan realisasi anggaran pada 2023 teradapat beberapa catatan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan pengelolaan jangka panjang serta penjelasan,” ucapnya.
Selanjutnya PDIP meminta penjelasan terkait Empat Belas Poin yang menjadi catatan termasuk didalamnya PAD tidak terealisasi seratus persen, kekurangan cakapan OPD terkait berimplikasi pada Pajak Daerah yang terealisasi 73,19 persen, Retribusi Daerah yang tercapai 90,47 persen, Belanja Daerah dengan realisasi 91,77 persen, Belanja Pegawai dengan Realisasi 89,20 persen, Belanja Barang dengan penyerapan sebesar 94,10 persen dan lainnya.
Kemudian Pandangan Umum Fraksi PKB yang disampaikan oleh Drs. Fathol Arifin, MH mengungkapkan, telah menelaah dan mencermati Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
“Dalam kesempatan ini kami memberikan catatan penting pertanyaan dan pernyataan dalam pandangan umum yang terdiri dari Empat Belas Poin, yang telah kami bacakan,” katanya.
Dilankutkan dengan Pandangan Umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh H Rokhmad, S.Sos mengatakan bahwa Fraksi PKS memiliki 19 catatan yang bisa dijadikan evaluasi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menjelaskan capaian target yang sudah filaksanakan ada yang tercaoai ada pula yang kurang dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.
“Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 memang ada beberapa target yang terealisasi ada yang melampaui, ada juga yang kurang,” ungkapnya.
“Nah yang kurang-kurang inilah yang dipertanyakan oleh semua fraksi, kenapa ini kurang, kenapa ini tidak memenuhi target, kenapa juga ini melampaui, jawabannya seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa ini ada alasan, ada ketentuan, ada regulasi yang memang menjadi patokan kita akhir capaian tersebut,” terang Pj Wali Kota Malang.
Wahyu Hidayat juga menerangkan dalam pencapaian ada efisiensi dengan Silpa yang Tahun kemarin 400 Milyar dan sekarang turun dibawah 200 Milyar.
“Nanti kita akan jawab dalam Jawaban Walikota Pandangan Umum,” singkatnya.
Demi dorongan peningkatan PAD untuk merealisasikan hal tersebut, Wahyu akan evaluasi beberapa sektor yang menjadi sorotan tersebut dan yang tidak melampaui target PAD.
“Kemarin itu kan ada beberapa regulasi yang akhirnya kita tidak mencapai target terkait dengan mulai dari ketentuan, Alhamdulillah nanti 2025 insyaallah akan lebih besar dari pada sekarang, terkait dengan realisasi mencapai target tersebut yang dulu kewenangan dari propinsi nanti bisa masuk ke Kota,” pungkasnya (DPRD Kota Malang/win)
