Untari Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pemberian PPN Untuk Komoditas Sembako

Jawa Timur480 Views

Indonewsdaily.com – Polemik pemberian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako, memicu pro dan kontra ditengah-tengah publik. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari turut angkat bicara atas rencana dari Kementerian Keuangan memberikan PPN terhadap komoditas sembako.

Selaku pelaku yang menggeluti bidang koperasi, dia memahami betul bahwa pengenaan PPN akan menyebabkan kenaikan harga sembako dan berimbas kepada sendi perekonomian kehidupan masyarakat.

Dirinya mencontohkan, dalam jangka waktu satu bulan, koperasi yang dia kelola membutuhkan Rp. 1,5 Miliar untuk belanja beras. Apabila rencana PPN untuk sembako tersebut dilakukan, maka pelaku usaha membebankan biaya PPN tersebut kepada konsumen.

“Kalau saya harus mengeluarkan tarif rendah PPN sebesar 1% atas sembako yang jumlahnya Rp. 15 juta, itu nanti saya pasti akan menambahkan itu kepada konsumen. Konsumennya adalah anggota sehingga, akhirnya anggota kena beban,” ungkap Sri Untari, dalam keterangannya, Minggu (19/6/2021).

Menurutnya, wacana pemberian PPN kepada komoditas sembako ini akan sangat memberatkan semua pihak, bukan hanya koperasi dan UMKM selaku distributor sembako, namun juga petani dan konsumen.

“Oleh karenanya, kalau untuk sembako saya berharap pemerintah janganlah mengambil. Kecuali sembako untuk industri, kalau saran saya,” terangnya.

Dia berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan mengurungkan niatnya menerapkan PPN terhadap komoditas sembako. Selaku pelaku usaha yang menggeluti bidang koperasi, dia menyadari bertambahnya beban yang akan dipikul oleh pelaku koperasi dan UMKM apabila kebijakan ini dijalankan.

“Gulung tikar betul koperasi kalau seperti itu. Ini baru koperasi, belum UKM, sehingga khusus sembako janganlah. Saya siap diajak bicara soal ini, karena saya tahu medan,” terang Ketua Umum Dekopin tersebut.

Disamping menerapkan PPN untuk komoditas sembako, Untari mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dibidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil tani dan menarik minat generasi muda menjadi petani milenial.

Selaku Anggota DPRD Provinsi, dia mendorong adanya pembangunan mindset dikalangan generasi muda, bahwa pertanian dapat menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

Untuk menciptakan mindset semacam itu, dia memandang perlu adanya campur tangan dari pemerintah terhadap kegiatan pertanian. “Di desain mulai dari regulasi berkaitan dengan bibit, terkait dengan masa tanam, terkait dengan pupuk, terkait dengan pasca panen,” jelasnya.

“Kadang-kadang terjadi situasi dimana saat panen harga gabah turun ini pemerintah harus ikut campur untuk melindungi harga gabah supaya tidak turun. Kemudian setelah itu ketika sudah off farm maupun on farm. Sudah dilepas ke masyarakat menjadi beras, bagaimana membuat beras itu menjadi memiliki kualitas yang baik dan dimakan dengan baik,” lanjut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Dengan adanya inisiatif dari pemerintah untuk ikut campur tangan dalam mengontrol harga komoditas pertanian, Untari percaya bahwa minat generasi muda untuk menjadi petani-petani milenial akan muncul dengan sendirinya.

Perlu adanya inisiatif dan pembaharuan visi pembangunan dari pemerintah, bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Salah satunya adalah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Sekarang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dengan adanya dana desa yang sudah sampai Rp. 1 Miliar lebih itu sudah bagus banget. Tapi belum cukup, perlu dibantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *