Indonewsdaily.com, Malang – Munculnya wacana penggantian nama Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Kepanjen memunculkan wacana lama bergeliat kembali. Pasalnya, wacana pemekaran wilayah yang sempat timbul tenggelam tersebut sudah muncul pada era Bupati Malang Eddy Slamet (1980-1985) silam.
“Pemekaran itu gagasan Bupati Malang ke 14, sempat tenggelam dan timbul lagi di era Bupati M Said (1995-2000) yang merupakan Bupati ke 16,” ucap Wartawan senior, Widodo Irianto, Selasa (28/9/2021) sore.
Mantan Wartawan Jawa pos itu menjelaskan, munculnya wacana pemekaran itu, semakin santer dibicarakan di era kepemimpinan Bupati Malang ke 19 yakni Rendra Kresna (2010-2015). Namun, dirinya menilai jika wacana pemekaran tersebut dinilai kurang adil.
“Jika memang ada pemekaran antara Malang Selatan dan Malang Utara, saya pribadi kurang setuju. Karena, kawasan Malang Selatan tidak sesubur kawasan Malang Utara. Kurang adil lah, Malang Utara itu ekonominya sangat siap ketimbang Malang Selatan,” jelas pria yang saat ini menjadi Redaktur media online ini.
Widodo menegaskan, pemekaran wilayah tersebut dinilai belum waktunya dilakukan, karena akan ada kesenjangan sosial-ekonomi rakyat di Malang Utara dan Malang Selatan.
“Malang Selatan yang perekonomiannya bersumber dari wisata dinilai belum mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat Malang Selatan, berbeda dengan Malang Utara yang terdapat banyak industri,” pungkasnya
Sebagai informasi, luas hamparan wilayah Kabupaten Malang saat ini berada pada peringkat kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi.
Namun, jumlah desa dan jumlah kecamatan di Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama. Tak ayal secara demografis pun jumlah penduduk Kabupaten Malang terbanyak.
Kabupaten Banyuwangi seluas 5.782,40 Km2, berpenduduk 1,693 juta jiwa lebih, tersebar di 28 kelurahan dan 189 desa dalam wilayah 25 kecamatan.
Kabupaten Malang seluas 3.530,65 Km2, berpenduduk 2,464 juta jiwa lebih (dua kali jumlah penduduk Banyuwangi!), tersebar di 12 kelurahan dan 378 desa dalam wilayah 33 kecamatan.
