Bupati Nabire Tak Segan Copot Perangkat Desa yang Berulah

Papua207 Views

Indonewsdaily.com, Nabire – Seabrek persoalan tengah dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire, mulai tahapan program dan jadwal PSU yang berubah. Berkaca penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Wakil bupati tahun kemarin. KPU dan Pemkab Nabire tidak ingin lagi kecolongan sampai – sampai digelar PSU yang sudah jelas – jelas menyedot dana puluhan miliaran rupiah serta kerugian non materi yang tidak sedikit.

Khawatir adanya kecurangan dalam penyelenggaraan PSU yang akan berakibat meninggalkan banyak masalah. Pejabat Bupati Anton Tony Mote berucap lantang dalam acara sosialisasi KPU Nabire yang dihadiri 3 anggota komisioner KPU Provinsi Papua, Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat, Kamis (20/5/21).

“Ada beberapa laporan terkait penyelenggaraan pilkada Nabire sebelumnya sering terjadi kecurangan yang dilakukan penyelenggara di tingkat bawah, serta keterlibatan aparat desa, seperti kepala desa, ketua RT / RW intervensi pilkada,” ucapnya.

Adanya laporan pernah terjadi kecurangan yang dilakukan para kades, ketua RT / RW dan penyelenggara pilkada di tingkat bawah. Pj Bupati tidak menghendaki hal serupa terjadi. Pihaknya tidak akan segan memberikan teguran langsung berupa sanksi hingga pemecatan.

“Jika nanti di hari – H saya mendapat laporan ada keterlibatan penyelenggara di tingkat bawah oleh oknum KPPS maupun kepala desa / kelurahan, ketua RT / RW. Maka kami tidak segan untuk turun ke bawah memberikan teguran hingga pencopotan,” tegasnya.

Pencopotan / pemecatan bisa saja dilakukan pada hari yang sama jika bukti cukup. Misalnya surat C – pemberitahuan tidak dibagikan oleh oknum tertentu untuk tujuan memenangkan salah satu calon dan atau ada temuan pencetakan C- pemberitahuan non KPU.

Dirinya berharap netralitas pejabat desa / kelurahan dalam pelaksanaan PSU mendatang, agar PSU berjalan aman, tertib, lancar dan bersih.

Miliaran rupiah sudah terkuras untuk membiaya pilkada Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020. Adanya putusan MK yang memberikan jadwal PSU dua minggu setelah putusan tidak bisa dilaksanakan, karena ada beberap alasan.

Alasan pertama menurut Pj Bupati, adalah dana. “Susah payah kami bersama legislatif menggodok dan mencarikan solusi pendanaan untuk penyelengaraan PSU ini. Puluhan miliar rupiah kami gelontorkan dengan mengorbankan program pembangunan Nabire,” tukasnya.

Anton pun mengajak kepada ketua RT / RW untuk bisa hadir di TPS masing – masing untuk memantau jalannya pencoblosan, karena RT / RW lah yang memahami warganya.

“Ketua RT / RW tentu lebih mengenali warganya dan mari kita akhiri pertikaian yang pernah terjadi untuk segera mendapat pemimpin daerah yang kita cinta demi berjalannya roda pemerintahan,” pungkasnya. (Kur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *