Kasus Covid-19 Meningkat, Nabire Bersiap Terapkan PPKM Darurat

Indonewsdaily.com, Nabire- Kasus Covid-19 yang meningkat di Jawa-Bali berujung dikeluarkannya kebijakan memberlakukan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. Meningkatnya kasus Covid-19 di Jawa-Bali, ternyata berimbas juga meningkatnya kasus serupa di Kabupaten Nabire Papua.

PKM Kartum mencatat ada sekitar 27 warga dinyatakan positif di wilayah kerjanya. Terkait meningginya kasus, Pemda Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi langkah penanganan di aula setda, Senin (5/7/21).

“Tingginya kasus Covid-19 di Nabire belakangan ini salah satunya dipicu masih terbukanya pintu transportasi di bandara, pelabuhan dan jalur darat,” kata Sekda Kab Nabure Daniel Maipon, Selasa (6/7/2021).

Lanjut dikatakan Daniel Maipon penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali ternyata berimbas ke Kabupaten Nabire. Oleh karena itu Pemda perlu segera mengambil tindakan konkret dengan berkoordinasi semua pihak.

Himbauan vaksinasi akan lebih gencar disosialisasikan dan penerapan prorokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menjaga jarak diberlakukan lebih ketat.

Pemerintah pun menurut mantan Kadistrik Nabire, melarang kegiatan masyarakat yang bisa mengundang kerumunan massa seperti pesta pernikahan.

“Pemerintah akan berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten untuk menghimbau masyarakat segera melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” imbuhnya.

Koordinasi segera dengan stakeholder terkait lainnya pun dilakukan, yakni dengan dinas kesehatan, bandara, pelabuhan dan pelni.

Dalam rakor yang dihadiri langsung Pj Bupati Nabire Anthon Mote, Pemda meminta masukan dari berbagai pihak guna bahan acuan langkah-langkah penanganan Covid-19 ke depan.

Dalam rakor tersebut Daniel Maipon pun memberikan informasi, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Provinsi Papua terkait PPKM Darurat.

“Hingga saat ini kami belum menerima surat resmi dari Gubernur Papua terkait penerapan PPKM Darurat di wilayah ini, tetapi hari kita sudah lakukan rakor sebagai langkah awal persiapan jika Nabire harus memberlakukan PPKM D,” pungkasnya. (Kur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *